Ma'ruf Amin Sampaikan Lima Arahan Saat Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan 77 Mal yang telah ada di kabupaten/kota, ditambah dengan 26 MPP yang diresmikan pada hari ini oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wapres yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI. Keberadaan MPP ini menggambarkan bahwa seluruh pihak berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 MPP di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Wapres secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

“Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tuturnya.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.

Selanjutnya, Bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.

Terakhir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.

“Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional.

“Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelasaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden.

“RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi, ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” ujar Wapres.

Sebagai tambahan informasi, MPP yang diresmikan pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Tanjung Jabung Barat

2. Kab. Kutai Kertanegara

3. Kab. Banjar

4. Kab. Bulungan

5. Kab. Sumenep

6. Kab. Lumajang

7. Kab. Nganjuk

8. Kab. Cilacap

9. Kab. Brebes

10. Kab. Rembang

11. Kab. Grobogan

12. Kab. Boyolali

13. Kab. Klaten

14. Kab. Gunung Kidul

15. Kab. Kudus

16. Kota Semarang

17. Kota Metro

18. Kota Manado

19. Kota Kendari

20. Kota Tarakan

21. Kota Balikpapan

22. Kota Bontang

23. Kota Malang

24. Kota Batu

25. Kota Serang

26. Kota Cilegon

Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix V Wanggai, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (Setwapres)