Anthonius Ayorbaba dan Apolo Safanpo Komitmen Dukung Merek Dagang UMKM di Papua Selatan
MERAUKE, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si hari ini Jumat 6/1/2023 bertemu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo di Merauke.
Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Papua bersama Jajaran diantaranya Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang (Elang) Hardiman, Kadiv Imigrasi, Ian Fidianto Markos, Kadiv Yankumham, Mohamad Mufid dan Para Kepala UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan disambut hangat oleh Pj. Gubernur Papua selatan di Gedung Negara tepat Ruang kerja Pj Gubernur.
Kakanwil, Anthonius M.Ayorbaba dihadapan Apolo Safanpo Pj Gubernur Papua Selatan, berkomitmen bersama Jajaran siap membantu kinerja Pj Gubernur.
Kakanwil dorong Provinsi Papua Selatan menjadi Lumbung Pangan Nasional, Tentunya Merek dari Beras Merauke harus segera didaftarkan karna melihat peluang besar ke depan entitas beras merauke dapat menguasai pangsa pasar Wilayah Timur Indonesia.
Selain itu juga, Produk terasi dari Udang Merauke juga sangat luar biasa, dan Hasil bumi lainnya, Kakanwil mendorong agar produk asli olahan masyarakat Merauke harus didaftarkan untuk dilindungi pada Kemenkumham.
"Tahun 2023 digagas menjadi Tahun Merek di Kemenkumham RI, dan kami siap mendukung tugas-tugas Pj Gubernur Papua Selatan," Ujar Ayorbaba.
Selain itu juga Kakanwil mendorong Berkaitan dengan dukungan Pemerintah daerah bagi UMKM di Papua Selatan untuk mendaftar pada Peserseroan Perorangan agar usahanya mendapat perlindungan hukum.
Juga Kabuapten sadar Hukum, Kelurahan Sadar hukum, Desa Sadar hukum dan Peltihan Paralegal tentu menurut Kakanwil hal ini dikarenakan Kemenkumham Papua mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekda Provinsi Papua dengan mencapai target di Tahun 2022 Sertifikat KI melebihintarget hingga 1.452 Sertifikat. Dan dari sisi Pelatihan Paralegal sejak tahun 2022 telah melatih 6 angkatan Paralegal.
Juga disampaikan berkaitan dengan JDIHN pun membantu Pemerintah Daerah, untuk terlink dengan JDIHN agar dalam hal penyusuann regulasi dapat mendapat kemudahan ketika sudah terlink dengan JDIHN.
Mantan Kakanwil Papua Barat berharap Pj Gubernur dapat mendorong ASN dari Provinsi Papua Selatan untuk belajar menjadi Perancang. Dan Kanwil Kemenkumham Papua siap.membantu dengan memiliki 13 Perancang UU Kanwil Papua siap membantu setiap Kabupaten Kota dan Provinsi di Tanah Papua.
Tusi yang lain juga berkaitan dengan Pelayanan Hukum dan HAM, ada juga berkaitan dengan Kabupaten Peduli HAM, dibawah Kantor Kepresidenan Deputi V berfokus pada Perlindungan Disibilitas dan kelompok rentan anak dan Perempuan yang berkoordiansi dengan Komnas HAM.
Sementara dari Divisi Imigrasi, saat ini di Papua Selatan ada PLBN Soeta yang menajdi Batas Negara dengan PNG, dengan Dilantiknya Dirjen Imigrasi yang baru untuk terus mendorong data-data perlintasan agar segera dilaporkan kepada Pj Gubernur Papua Selatan.
"Mengingat Mobilitas WNA PNG prosentasinya mengalami peningkatan dan banyak yang berdampak negativ, dengan pintu perlintasan Kondo yang aksesibilitasnya sulit dan banyak titik baru WNA masuk ke NKRI khsusnya di Merauke, " Ungkap Ayorbaba.
Jika ada rencana Pj Gubernur ke Boven Digoel bisa kita bersama-sama dengan pembangunan PLBN yang baru PLBN Yeftetun dengan jarak tempuh ke PNG hanya 4 Km sementara di Soeta 14 Km jauhnya.
Imigrasi juga memiliki beberapa bentuk layanan di tempat dengan melayani pasport.
Hal lain juga yang dibahas Kakanwil mendorong jika Pj Gubernur dapat mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Selatan. Tinggal dari Pemerintah Daerah jika dapat menyediakan lahan maka dapat diproses untuk Pembangunan Kantor Wilayah. Menurut Kakanwil Provinsi Papua Selatan sudah cukup memenuhi Pembangunan Kanwil karena telah memiliki Lapas, Kantor Imigrasi dan Bapas.
Sementara untuk Perekrutan Taruna Poltekip dan Poltekim agar bisa ada Putra dan Putri asli terbaik dari Negeri Animha menempuh pendidikan Politeknik di Kemenkumham.
Sedangkan Berkaitan dengan 23 Pergub yang diharmonisasi Perancang secara teknis nanti segera diinfokan ke Pj Gubernur Papua Selatan, Intinya kami Jajaran Kemenkumham Kanwil Papua siap mendukung kinerja Pj Gubernur Papua Selatan.
Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kepada Kakanwil dan Jajaran menjelaskan sejak dilantik menjadi Pj Gubernur pada 11 November 2022, ada 4 (empat) tugas yang diberikan Pemerintah Pusat kepada kami yang pertama membentuk Kelembagaan, kedua, mempersiapkan sarana prasarana, ketiga membentuk DPRD Provinsi dan keempat membentuk Pemerintahan Daerah Devinitif. Nah selama satu bulan ini kami baru mengerjakan tugas pertama, membentuk kelembegaan Organisasi Perangkat Daerah, dengan mengisi ASN.
Dengan ASN di Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 Unsur diantaranya ASN Pelimpahan dari Kementerian dan Lembaga seperti Jabatan Sekda dll, kedua Pelimpahan ASN dari Provinsi Induk Papua, Ketiga Pelimpahan ASN dari 4 Kabupaten yang masuk Wilayah Provinsi Papua Selatan, dan keempat unsur mutasi Perseorangan secara mandiri mengajukan usul mutasi, dan semua ASN yang sudah terdaftar di Provinsi Papua Selatan berjunlah 1.500 Orang ASN.
Karena itu, dengan Pekerjaan yang sangat besar tidaklah mungkin kami kerjakan sendiri, kami sangat membutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk jiga membantu kami di Papua Selatan. (humaskemenkumhampapua)