Kevin McCarthy Kalah untuk Ke-11 Kali dalam Pemungutan Suara Ketua DPR AS

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Dua puluh anggota sayap kanan Partai Republik di Kongres Amerika Serikat, pada Kamis (5/1), kembali memblokir anggota mereka sendiri, Kevin McCarthy, untuk menjadi ketua DPR karena menilai ia tidak cukup terikat pada tujuan-tujuan konservatif.

Pemungutan suara pada hari ketiga untuk memilih pemimpin baru majelis beranggotakan 435 itu berlangsung seperti dua hari pertama, di mana McCarthy, anggota Partai Republik di DPR dari negara bagian California yang telah menjadi anggota majelis itu selama 16 tahun dan sekaligus pemimpin Partai Republik di DPR saat ini, tidak berhasil mengumpulkan 218 suara yang disyaratkan untuk memenangkan pemungutan suara.

Sebanyak 201 anggota Partai Republik mendukungnya pada pemungutan suara kesepuluh dan kesebelas, jumlah yang sama yang dimilikinya pada sejumlah pemungutan dari total delapan putaran pemungutan suara yang dilaksanakan sebelumnya sebelumnya pada Selasa (3/1) dan Rabu (4/1). Perolehan suara itu tidak berubah meskipun McCarthy menawarkan konsesi baru pada aturan yang mengatur operasi DPR, kepada kelompok pembangkang yang terdiri dari 20 anggota majelis itu.

McCarthy Bertekad Tidak Akan Mundur

McCarthy tidak memberikan indikasi bahwa ia akan mundur dari proses pemungutan suara untuk menjadi ketua DPR, yang berada dalam lini kedua garis suksesi kepresidenan Amerika Serikat.

Partai Republik menguasai kursi mayoritas tipis 222-212 atas Partai Demokrat di sesi baru ke-118 Kongres AS, dengan satu posisi kosong yang ada saat ini. Hal tersebut berarti McCarthy tidak boleh kehilangan dukungan dari empat anggota Partai Republik di DPR untuk mencapai mayoritas 218.

McCarthy telah menyetujui beberapa tuntutan anggota parlemen sayap kanan, termasuk mengizinkan satu anggota untuk meminta pemilihan internal DPR yang cepat guna mengosongkan jabatan ketua DPR jika mereka tidak menyetujui kebijakan legislatifnya atau cara ia memimpin majelis itu.

McCarthy juga telah menjanjikan penugasan komite utama dan suara DPR penuh pada beberapa prioritas legislatif mereka, seperti memberlakukan batasan masa jabatan pada anggota parlemen dan kontrol perbatasan yang lebih ketat untuk mencegah masuknya migran tanpa dokumen di perbatasan barat daya Amerika dengan Meksiko.

Kegagalan kelompok mayoritas memenangkan seseorang untuk posisi ketua DPR pada putaran pertama pemungutan suara ini merupakan yang pertama dalam 100 tahun.

Umumnya memilih ketua DPR adalah urusan pertama yang dilakukan saat sesi baru Kongres dibuka. Tanpa ketua DPR maka semua anggota yang baru terpilih atau terpilih kembali dalam pemilihan paruh waktu November lalu tidak bisa dilantik.

Dengan demikian, mayoritas baru Partai Republik juga belum dapat membentu komite-komite di DPR, baik untuk mulai membahas undang-undang, maupun memulai penyelidikan terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden – yang dijanjikan dalam kampanye pemilu paruh waktu sebelumnya – serta memberikan layanan bagi konstituen mereka di distrik-distrik kongres Amerika Serikat. (VOA)