Realisasi Pendapatan DKI Tahun 2022 Naik Mencapai Rp 67 Triliun

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Top 3 Metro, tiga berita terpopuler di kanal Metro pagi ini berisi laporan tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentang realiasi pendapatan selama tahun 2022, kasus gizi buruk dan soal wifi gratis Jakwifi yang dimulaidi era Anies Baswedan.
Berikut kami sarikan tiga berita terpopuler di kanal Metro pagi ini:
1. Realisasi Pendapatan 2022 Sentuh 86,56 Persen, DKI: Berkat Diskon dan Penghapusan Sanksi Pajak

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp 67,3 triliun. Dia berujar, nilai itu terealisasi 86,56 persen dari target Rp 77,8 triliun dalam APBD DKI 2022.

"Kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta," kata dia dalam keterangan tertulis, 5 Januari 2022.

Realisasi pendapatan 2022 naik Rp 1,8 triliun dibandingkan satu tahun sebelumnya, yaitu Rp 65,6 triliun. Michael menyebut realisasi pendapatan dan serapan anggaran APBD DKI 2022 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Realisasi pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut rinciannya:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah (Rp 40,3 triliun), pendapatan Retribusi Daerah (Rp 376,4 miliar), pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp 402,4 miliar), dan pendapatan lain-lain PAD yang sah (Rp4,6 triliun)
2. Pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp 18,9 triliun
3. Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp 2,8 triliun

2. 19 Anak Jakarta Selatan Mengidap Gizi Buruk, DPRD: Sangat Memprihatinkan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi adanya kasus 19 anak menderita gizi buruk di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gembong merasa prihatin.

“Memprihatinkan, sangat memprihatinkan jika di Jakarta masih ditemukan gizi buruk," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Januari 2023.

Sebelumnya, dilaporkan 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta. Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022.

Gembong mengira hal ini terjadi lantaran kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Padahal, menurut dia, Pemprov DKI memiliki perangkat hingga tingkat RT dan RW, seperti Dasawisma (Dawis) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dia menilai seharusnya ibu-ibu Dasawisma dapat mendeteksi gizi buruk sedari awal. Gembong pun menduga dinas yang mengurusi persoalan gizi buruk tidak merespons laporan dari tingkat bawah, seperti Dasawisma.

"Dari sisi koordinasi Jakarta harusnya lebih baik, lebih mudah. Dari sisi anggaran Jakarta anggarannya cukup untuk memberi bantuan kepada masyarakat," jelas dia.

3. Eks TGUPP Tuding DKI Stop Wifi Gratis, Program Anies Baswedan Apa yang Dilanjutkan Heru Budi?

Sejumlah program Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tidak dilanjutkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, ada juga program Anies yang dilanjutkan oleh salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo ini.

Ada tudingan bahwa Heru Budi Hartono memotong sejumlah program Anies Baswedan yang berakhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022 lalu. Yang paling terbaru adalah dimatikannya Jakwifi program Anies Baswedan di sebagian wilayah Jakarta.

Tudingan ini datang dari eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati. "Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," tulis Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati, Senin, 2 Januari 2023 lalu.

Sebelumnya, Heru Budi juga dituding memangkas program sumur resapan yang kontroversial. Program sumur resapan memang dilanjutkan Heru Budi, tapi tidak total seperti Anies Baswedan. Pelbagai kasus mobil dan kendaraan lain terjeblos sumur resapan dan kontroversi efektivitasnya dalam mengendalikan banjir disebut jadi alasan.

Program naturalisasi sungai Anies tidak dilanjutkan sama sekali, dan Heru Budi lebih memilih melanjutkan program normalisasi berupa proyek tanggul sungai yang telah jadi program Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Anies memang dinilai tak perhatian menggarap normalisasi sungai karena konsekuensi program ini mengharuskan DKI menggusur ribuan orang yang tinggal di pinggir sungai.(Tempo)