Uni Emirat Arab akan Ajarkan Sejarah Holocaust di Sekolah
pada tanggal
10 Januari 2023
ABU DHABI, LELEMUKU.COM - Uni Emirat Arab (UEA) akan mulai mengajarkan Holocaust di kelas sejarah di sekolah dasar dan menengah di berbagai penjuru negara itu, kata kedutaan negara tersebut di AS, Senin (9/1).
Kedutaan itu tidak memberikan perincian tentang kurikulum dan otoritas pendidikannya. Federasi tujuh emirat itu sendiri belum membenarkan adanya pengumuman tersebut.
Pengumuman itu muncul setelah UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
“Setelah #AbrahamAccords yang bersejarah, UEA sekarang akan memasukkan Holocaust dalam kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah,” kata kedutaan dalam cuitannya di Twitter, mengacu pada kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, yang kini juga melibatkan Bahrain dan Maroko.
Duta Besar Deborah E. Lipstadt, utusan khusus AS untuk masalah antisemitisme, memuji pengumuman tersebut dalam cuitannya sendiri.
“Pendidikan Holocaust sangat penting bagi umat manusia dan bagi banyak negara. Kita terlalu lama meremehkan Shoah karena alasan politik,'' tulis Lipstadt, menggunakan istilah Holocaust dalam bahasa Ibrani. “Saya memuji UEA untuk langkah ini dan mengharapkan negara-negara lain segera menyusul.''
Pengumuman tersebut muncul menjelang pertemuan Kelompok Kerja Forum Negev di Abu Dhabi pekan ini. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pejabat dari Bahrain, Mesir, Israel, Maroko, UEA, dan AS. Mesir secara diplomatis telah mengakui Israel selama beberapa dekade.
Holocaust adalah penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Israel -- yang didirikan pada tahun 1948 sebagai tempat berlindung bagi orang Yahudi setelah Holocaust -- memberikan kewarganegaraan otomatis kepada siapa pun keturunan Yahudi.
Negara-negara Arab lainnya telah menolak untuk secara diplomatis mengakui Israel karena pendudukannya selama puluhan tahun di wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka. (VOA)