Basuki Hadimuljono Sebut PUPR Target Selesaikan Jalan Perbatasan 3.770 km pada 2024

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua. Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir. Selain itu, sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 kilometer hingga akhir tahun 2024,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Sabtu, 18 Februari 2023.

Basuki menilai jaringan jalan perbatasan sebagai  infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI. Fungsinya sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Kementeriannya menargetkan konstruksi  jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km. Sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan. Basuki mengatakan pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta  terdapat fasilitas umum, seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.

“Sementara, penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas hariannya,” kata dia.

Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. Sementara di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km. Rinciannya,  ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan tahun ini akan ada lelang pembangunan ruas Jayapura-Wamena sepanjang 50 km.  “Skemanya dengan Availability Payment (AP),” kata Hedy.

Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Kementerian PUPR juga memiliki tantangan. Di antaranya adalah kondisi alam yang masih berupa hutan dan pengunungan, serta tantangan cuaca. Kementerian PUPR juga kesulitan mendatangkan logistik dan pekerja karena ketersediaan material konstruksi yang terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit terjangkau.

Oleh karena itu, Hedy berharap kehadiran jalann perbatasan nantinya membuka keterisolasiann wilayah dan membantu akse masyarakat kawasan perbatasan. Dengan begitu,barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga kesenjangan antarwilayah berkurang.

“Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat, akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata dia.

Adapun secara keseluruhan, Hedy melanjutkan, pada program kerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesbilitas sepanjang 422,35 km. Salah satunya adalah akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua.

Selain itu, Ditjen Bina Marga juga peningkatan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, di antaranya ruas Mensalong – Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara. (Riri Rahayu | Tempo)