Benjamin Netanyahu Pernah Diminta Damaikan Rusia dan Ukraina

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa dia bersedia mempertimbangkan untuk menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina. Syaratnya adalah jika dia diminta oleh kedua negara yang bertikai dan Amerika Serikat.

"Jika diminta oleh semua pihak terkait, saya pasti akan mempertimbangkannya, tapi saya tidak memaksakan diri," kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan CNN. Dia menambahkan itu harus menjadi waktu dan keadaan yang tepat.

Netanyahu mengatakan dia diminta untuk menjadi mediator tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Saat itu dia menolak karena dia adalah pemimpin oposisi Israel, bukan perdana menteri. "Saya punya aturan yaitu satu perdana menteri pada satu waktu," katanya.

Netanyahu tidak akan mengatakan siapa yang memintanya untuk menjadi mediator dalam perang Rusia Ukraina. Dia hanya mengatakan permintaan itu tidak resmi.

Ukraina meminta pendahulu Netanyahu, Naftali Bennett, untuk bertindak sebagai mediator. Pada Maret, Bennett pernah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Namun saat itu dia tidak dapat menengahi kesepakatan damai antara kedua negara.

Perang Rusia Ukraina belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bantuan militer terus mengalir untuk Ukraina dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Eropa.

Terbaru adalah Amerika Serikat menyiapkan bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar atau setara Rp 30 triliun untuk Ukraina. Paket bantuan itu diperkirakan mencakup roket jarak jauh untuk pertama kalinya serta amunisi dan senjata lainnya.

Menurut dua pejabat AS seperti dilansir dari Reuters, Rabu, 1 Februari 2023, bantuan itu akan diumumkan secepatnya minggu ini. Bantuan tersebut mencakup pula peralatan pendukung untuk sistem pertahanan udara Patriot, amunisi berpemandu presisi dan senjata anti-tank Javelin.

Salah satu pejabat mengatakan sebagian dari paket itu, yang diperkirakan bernilai US$ 1,725 miliar. Bantuan akan berasal dari dana Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), yang memungkinkan pemerintahan Presiden Joe Biden mendapatkan senjata dari industri, bukan dari stok senjata AS. (Tempo)