Kelompom HAM Sebut Militer Myanmar Tingkatkan Serangan Udara

NAYPYIDAW, LELEMUKU.COM - Militer Myanmar semakin berpaling ke serangan udara dalam usaha menghancurkan perlawanan bersenjata yang keras, dua tahun setelah merebut kekuasaan dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara yang berkepanjangan, kata laporan sebuah kelompok pemantau HAM, Selasa (31/1).

Militer sangat bergantung pada jet tempur dan helikopter tempur yang dipasok oleh sekutunya Rusia dan China, kata LSM Myanmar Witness dan beberapa pakar lainnya. Kompilasi 135 “insiden serangan udara'' yang dicatat kelompok tersebut dari Juli hingga pertengahan Desember menunjukkan bahwa jumlah serangan udara mengalami tren peningkatan sejak September.

“Saat militer Myanmar berusaha untuk mengendalikan wilayah perlawanan, serangan udara telah menjadi bagian penting dari ofensif mereka,'' kata laporan itu. Militer “menempatkan penduduk Myanmar dalam posisi genting karena menghancurkan rumah, sekolah dan tempat ibadah, tempat-tempat yang seharusnya aman bagi warga sipil.''

Menurut pernyataan yang dikeluarkan bulan Januari oleh Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah kelompok bawah tanah yang menyebut dirinya pemerintah sah negara itu dan berfungsi sebagai organisasi payung bagi penentang kekuasaan militer, 460 warga sipil kebanyakan anak-anak, telah kehilangan nyawa mereka akibat serangan-serangan udara itu.

Militer Myanmar membela tindakan-tindakannya dengan menyatakan bahwa semua itu dilakukan untuk melawan kegiatan teroris dan apa yang menjadi targetnya adalah sasaran militer yang sah.

Uni Eropa telah memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar serta larangan penjualan peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal atau untuk memantau komunikasi. Amerika Serikat melarang transaksi komersial apa pun dengan militer Myanmar dan kroni-kroninya.

“Serangan udara ini telah menghancurkan keluarga, meneror warga sipil, membunuh dan melukai korban. Tetapi jika pesawat tidak dapat mengisi bahan bakar, mereka tidak dapat terbang dan menimbulkan malapetaka,” kata Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional Agnes Callamard pada November. “Hari ini kami meminta pemasok, agen pengapalan, pemilik kapal dan perusahaan asuransi maritim untuk menarik diri dari rantai pasokan yang menguntungkan Angkatan Udara Myanmar.'' (VOA)