Prayuth Chan-ocha akan Bubarkan Parlemen Sebelum Masa Jabatanya Berakhir
pada tanggal
18 Februari 2023
BANGKOK, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha sudah menentukan kapan parlemen akan dibubarkan, yakni sebelum masa jabatan pemerintahnya berakhir akhir pada bulan depan.
Dalam tanya-jawab dengan wartawan pada Kamis malam, 16 Februari 2023, Prayuth menolak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ini pertama kalinya Prayuth mengatakan parlemen akan dibubarkan lebih awal. Menurut garis waktu dalam konstitusi, pemilihan harus diadakan paling lambat Mei 2023.
Pemungutan suara itu bisa menjadi pertandingan dendam untuk jabatan perdana menteri. Dua mantan panglima Angkatan Darat Thailand yang bahu-membahu dalam kudeta militer Thailand, rencananya akan melawan keluarga Shinawatra yang merupakan miliarder di Thailand.
Menurut jajak pendapat baru-baru ini, Prayuth kalah tanding dari Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Dia adalah putri Thaksin Shinawatra berusia 36 tahun dan keponakan Yingluck Shinawatra, kedua mantan perdana menteri yang saat ini mengasingkan diri.
Prayuth diperkirakan akan mencalonkan diri juga melawan mentor militernya Prawit Wongsuwan, 77 tahun, wakil perdana menteri dan pemimpin politik veteran dari resimen tentara royalis yang sama.
Pembubaran awal dapat menguntungkan Prayuth, yang bulan lalu bergabung dengan partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) yang baru, karena akan memungkinkan lebih banyak anggota untuk direkrut. Di bawah peraturan pemilu Thailand, pembubaran ini akan mengurangi periode minimum keanggotaan partai untuk kandidat pemilu dari 90 hari menjadi 30 hari.
Partai Prayuth memiliki banyak keuntungan dan berada di urutan keenam dalam jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu. Dalam jajak pendapat itu, dia mendapat dukungan 4,8 persen responden. Sedangkan Pheu Thai berada di puncak dengan 23,4 persen dukungan.
Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan lewat kudeta militer pada 2014, menjanjikan pemerintahannya cuma sementara. Namun yang terjadi, dia menjabat sebagai perdana menteri junta dan tetap menjadi perdana menteri setelah pemilu 2019. (Tempo)