Sampaikan Pidato dalam Sidang HAM PBB, Retno Marsudi Serukan Perang Harus Dihentikan
pada tanggal
28 Februari 2023
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan aksi nyata penghentian perang dan konflik saat menghadiri sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Badan multilateralisme dewasa ini menjumpai sejumlah tantangan yang punya konsekuensi besar pada kemanusiaan, seperti invasi Rusia ke Ukraina dan pendudukan Palestina oleh Israel.
Saat pidato dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin, 27 Februari 2023, Retno mengatakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prasyarat untuk perdamaian dan stabilitas. Perang dan konflik, menurut Retno, harus diakhiri sebab hanya menimbulkan kehancuran dan kesengsaraan manusia.
"Dari Afghanistan ke Palestina dan dari Myanmar ke Ukraina. Solusi damai untuk konflik harus dipromosikan," kata Retno.
Harga-390rb-REMP-1
Sidang di Jenewa bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 April.
Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri ambil bagian rapat tahunan itu. Badan global itu berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya.
Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.
Invasi Rusia di Ukraina sudah memasuki tahun kedua. Barat mengecam keras tindakan itu dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan terus mendesak Moskow di PBB dan forum internasional lain untuk menghentikan invasinya.
Rusia membantah membantai warga sipil. Moskow menyebut operasi militer untuk mempertahankan eksistensi negaranya.
Selain menyerukan aksi konkret penghentian konflik, Menteri Retno juga meminta PBB untuk meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Dia juga menyarankan supaya organisasi global itu menguatkan arsitektur HAM.
"Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan alat rivalitas geopolitik," kata Retno.
Retno juga menyinggung rencana pengajuan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, seperti yang dia sampaikan pada awal tahun ini.
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.
Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional. (Daniel Fajri|Tempo)