Joe Biden Perketat Pemeriksaan Latar Belakang Pembelian Senjata

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Dua bulan lalu seorang penembak melancarkan serangan di sebuah ruang dansa pesta Tahun Baru Imlek sehingga menewaskan 11 orang dan mencederai sembilan lainnya.

“Sebuah tragedi yang menusuk jiwa negara ini, di sini di Monterey Park, San Gabriel Valley, jantung masyarakat Amerika keturunan Asia.”

Ke sanalah Biden membawa usaha terbarunya untuk menghentikan kekerasan senjata api. Perintahnya juga hendak memberantas perdagangan senjata antarnegara bagian.

“Perintah eksekutif saya memerintahkan jaksa agung untuk mengambil setiap langkah hukum untuk memaksimalkan pemeriksaan latar belakang universal tanpa disertai produk legislatif yang baru," ujar Biden.

Para aktivis pengendalian senjata api menyambut baik perintah Biden.

“Langkah ini akan berdampak pada orang-orang yang menjual senjata api dengan tujuan keuntungan dan memaksa mereka membuat keputusan – apakah hendak terus menjual senjata atau hendak menjadi penjual berlinsensi dan hanya menjual senjata setelah dilengkapi pemeriksaan latar belakang," ujar Mark Collins, direktur untuk kebijakan federal di Brady Campaign yang memperjuangkan pencegahan kekerasan dengan senjata api.

UU Safer Communities atau Komunitas yang Lebih Aman yang diloloskan tahun lalu mengalokasikan dana federal untuk negara-negara bagian yang akan menyusun dan melaksanakan peraturan red flag. Peraturan itu adalah perangkat pengawasan ketat yang mencegah pelaku kekerasan domestik yang pernah dihukum, membeli senjata api dan juga menyediakan dana federal untuk program intervensi kekerasan serta layanan kesehatan jiwa.

Biden mendesak agar Kongres bertindak, termasuk menghidupkan kembali larangan terhadap senjata serbu serta menghapus produk legislatif yang melindungi industri senjata api dari tuntutan hukum.

Pengamat mengatakan ini merupakan petunjuk adanya pergeseran dalam politik senjata api di AS.

“Gerakan keselamatan senjata api efektif dalam mendorong sekutu-sekutu Demokrat untuk mengambil prakarsa seputar isu ini. Dan saya rasa hal lainnya adalah memudarnya kekuatan lobi senjata api, yakni the Rifle National Association. Organisasi ini tidak menakutkan lagi untuk para politisi Demokrat sebagaimana pada masa lalu," kata Matt Lacombe, profesor ilmu politik di Case Western Reserve University.

Walaupun prospek produk legislatif senjata api tambahan suram akibat dikuasainya DPR oleh Partai Republik, aktivis berpendapat Presiden Biden harus mengambil lebih banyak tindakan eksekutif.

Tindakan tersebut termasuk menunjuk seorang Czar atau pejabat khusus yang akan mengkoordinir tanggapan federal terhadap kekerasan senjata api serta mengarahkan badan-badan federal yang mengawasi perizinan senjata api untuk mencabut izin pelanggar peraturan senjata api.

AS kini memiliki undang-undang senjata api yang paling lemah dibandingkan dengan negara-negara industri lain, namun memiliki senjata api terbanyak di dunia, yang mencapai 390 juta pucuk senjata atau 1,2 senjata api per kapita. (VOA)