Pengunjuk Rasa Bentrok dengan Polisi Saat Protes Reformasi Sistem Peradilan Israel
pada tanggal
24 Maret 2023
YERUSALEM, LELEMUKU.COM - Bentrokan pecah antara para pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian di Israel pada Kamis (23/3) malam, ketika mereka mencoba mengganggu sebuah acara yang digelar untuk mendukung rencana pemerintah untuk merombak sistem peradilan Israel. Acara itu digelar oleh menteri keuangan Israel yang berhaluan kanan-ekstrem.
Para pengunjuk rasa meneriakkan kata “malu” ke arah peserta acara di kawasan Petah Tikva, yang diselenggarakan oleh Partai Religius Zionis.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Simha Rotman, anggota parlemen dari Partai Religius Zionis yang mengetuai komite DPR, sebelumnya dijadwalkan hadir di acara itu, namun saksi mata mengatakan mereka tidak jadi datang.
Banyak pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel dan beberapa di antaranya mengenakan pakaian berwarna zaitun, menandakan bahwa mereka adalah tentara cadangan.
“Saya adalah Letnan Kolonel cadangan. Saya menjadi sukarelawan selama 19 tahun sekarang dan saya juga seorang dosen di Technion (University di Haifa) dan saya di sini karena saya takut negara kita tidak akan menjadi negara demokrasi lagi. Dengan undang-undang yang ingin mereka sahkan, mereka ingin mengatasi Pengadilan Tinggi dan dengan demikian kita tidak akan lagi menjadi negara demokrasi, tapi kediktatoran,” ungkap Eran Friedler, salah satu pengunjuk rasa.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan bahwa ia bertekad untuk mengakhiri krisis yang memecah belah terkait rencananya merombak sistem peradilan.
Ia berbicara beberapa jam setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang pertama dari serangkaian RUU yang ingin disahkan untuk mewujudkan rencana kontroversial itu.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersaksi di hadapan anggota Kongres AS di Gedung Capitol, Washington, pada 22 Maret 2023. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)
Undang-undang pertama yang disahkan itu akan melindungi Netanyahu dari penilaian tidak layak memerintah karena sidang kasus korupsi yang sedang dihadapinya dan klaim konflik kepentingan.
Kritikus mengatakan, undang-undang itu dibuat khusus untuk Netanyahu dan mendorong praktik korupsi. (VOA)