PM Singapura Lee Hsien Loong dan Jokowi Bahas Soal Krisis di Myanmar
pada tanggal
16 Maret 2023
SINGAPURA, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Istana Singapura pada Kamis, 16 Maret 2023, dengan salah satu isu regional yang dibahas adalah soal krisis di Myanmar.
Kedua pemimpin menyesali minimnya langkah junta militer dalam mengimplementasikan konsensus lima butir yang disepakati blok Asia tenggara pasca-kudeta dua tahun lalu, untuk menyelesaikan masalah di Myanmar itu.
Lee mengatakan, Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia dan negara anggota ASEAN. “Ditambah mitra ASEAN seperti PBB, untuk mendorong implementasi penuh dari konsensus lima poin," katanya saat konferensi pers bersama Jokowi.
Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak Tatmadaw atau kelompok militer di negara itu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Konsensus ASEAN soal Myanmar yang juga disepakati pemimpin Tatmadaw itu, mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Indonesia mendapat mandat ketua ASEAN pada tahun ini. Saat bertemu dengan Lee, Jokowi mengatakan Indonesia akan mendorong implementasi konsensus dan melibatkan semua pihak untuk membuka jalan dilakukannya dialog nasional yang inklusif.
“(Indonesia juga akan) menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan,” kata Jokowi.
Dalam menyelesaikan isu Myanmar, Jakarta menggunakan pendekatan diplomasi diam-diam. Belum jelas betul bagaimana pendekatan dan pihak mana saja yang dirangkul oleh Indonesia dalam menyelesaikan krisis ini.
Langkah Indonesia itu mendapat sorotan dari sejumlah kelompok sipil hingga think-tank.
Banyak pihak yang menyarankan Jakarta segera menutup ruang komunikasi dengan junta karena kelompok itu melanggengkan kekerasan – dan segera mengakui National Unity Government di Myanmar, pemerintahan sipil yang didirikan pasca-kudeta.(Tempo)