AS, Korsel dan Jepang Serukan Dunia Larang Pekerjakan Bagi Warga Korut

WASHINGTON, LELEMUKU,COM - Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menyerukan dukungan internasional yang lebih kuat dalam melarang Korea Utara mengirim pekerjanya ke luar negeri. Ketiga negara tersebut juga menyerukan negara-negara di dunia untuk bahu membahu dalam mengekang kejahatan dunia maya Pyongyang sebagai upaya untuk menyetop negara tersebut mendapatkan pendanaan untuk program nuklirnya.

Utusan nuklir Korea Selatan, AS, dan Jepang bertemu di Seoul pada Jumat (7/4) dalam pertemuan pertama mereka dalam empat bulan untuk membahas cara mengatasi peningkatan persenjataan nuklir Korea Utara. Uji coba senjata Korea Utara baru-baru ini menunjukkan niatnya untuk memperoleh lebih banyak rudal canggih yang dirancang untuk menyerang AS dan sekutunya, daripada kembali ke dialog.

Terlepas dari 11 putaran sanksi PBB dan kesulitan terkait pandemi yang telah memperburuk masalah ekonomi dan pangannya, Korea Utara masih mencurahkan sebagian besar sumber dayanya untuk program nuklir dan misilnya.

Peretasan kripto yang dilakukan Korea Utara dan aktivitas dunia maya terlarang lainnya diperkirakan berkontribusi besar terhadap pendanaan program misil Pyongyang. Demikian pula dengan upah yang dikirim oleh pekerja Korea Utara yang tinggal di China, Rusia, dan di tempat lain meskipun ada perintah PBB sebelumnya untuk memulangkan mereka pada akhir 2019, menurut para ahli.

Dalam pernyataan bersama, utusan Korea Selatan, AS, dan Jepang mendesak masyarakat internasional untuk sepenuhnya mematuhi resolusi PBB tentang pelarangan pekerja Korea Utara di luar negeri.

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak pekerja Korea Utara yang masih berada di luar negeri. Namun sebelum batas waktu PBB pada 2019, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan ada sekitar 100.000 warga Korea Utara yang bekerja di pabrik, lokasi konstruksi, industri penebangan kayu, dan tempat lain di seluruh dunia. Pakar sipil mengatakan bahwa para pekerja itu menghasilkan pendapatan sekitar $200 juta hingga $500 juta atau sekitar Rp3-4,5 triliun setiap tahun.

“Kita perlu memastikan bahwa provokasinya tidak pernah dibiarkan begitu saja. Kami akan secara efektif melawan provokasi Korea Utara di masa depan dan memotong aliran pendapatan mereka yang mendanai kegiatan ilegal ini,” kata Kim Gunn, utusan Korea Selatan.

Sung Kim, utusan AS, mengatakan bahwa dengan program nuklir dan misil serta “program siber yang menargetkan negara dan individu di seluruh dunia”, Korea Utara mengancam keamanan dan kemakmuran seluruh komunitas internasional.

Badan spionase Korea Selatan mengatakan pada Desember bahwa peretas Korea Utara telah mencuri sekitar 1,5 triliun won (Rp18 triliun) dalam mata uang kripto dan aset virtual lainnya dalam lima tahun terakhir, lebih dari setengahnya tahun lalu saja. Badan Intelijen Nasional mengatakan kapasitas Korea Utara untuk mencuri aset digital dianggap sebagai yang terbaik di dunia karena berfokus pada kejahatan dunia maya sejak sanksi ekonomi AS diperketat pada 2017 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan rudal sebelumnya. (VOA)