Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci Mengaku Tidak Bersalah atas Dakwaan Kejahatan Perang

PRISTINA, LELEMUKU.COM - Mantan presiden Kosovo Hashim Thaci, Senin, 3 April 2023, mengaku tidak bersalah atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan saat persidangannya dimulai di pengadilan khusus di Den Haag, dengan pengunjuk rasa berkumpul di luar untuk mendukung seorang pemimpin yang pernah dipuja oleh Barat.

Thaci dan tiga terdakwa lainnya menghadapi 10 dakwaan penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa orang selama dan tak lama setelah pemberontakan 1998-99 yang akhirnya membawa kemerdekaan Kosovo dari Serbia dan menjadikannya pahlawan di antara banyak rekan senegaranya di dalam dan luar negeri.

Jaksa Alex Whiting mengatakan keempatnya menargetkan lawan politik, serta etnis minoritas Serbia dan Roma, memenjarakan ratusan orang di Kosovo dalam kondisi yang mengerikan dan membunuh 102 dari mereka. Sebagian besar korban adalah anggota 90% etnis Albania di Kosovo, katanya.

"Tidak akan ada pembenaran...untuk secara sewenang-wenang menahan warga sipil dan orang-orang di luar pertempuran dan membuat mereka diperlakukan buruk, disiksa, dan dibunuh...Itulah sebabnya penuntutan mengajukan kasus ini, untuk mempertahankan aturan hukum dan prinsip bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan selama masa perang," kata Whiting.

Keempat terdakwa, semua pemimpin utama bekas gerilyawan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) dan kemudian dalam politik masa damai di negara kecil Balkan itu, semuanya mengaku tidak bersalah tak lama setelah sidang berlangsung.

"Saya memahami dakwaan dan saya sepenuhnya tidak bersalah," kata Thaci, 54 tahun, di pengadilan. Mengenakan setelan garis-garis gelap, Thaci yang jangkung dan tegap tampak pucat dan lebih berani setelah dua tahun ditahan.

Lebih dari 13.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah orang Albania Kosovo, diyakini tewas selama pemberontakan, ketika Kosovo masih menjadi provinsi Serbia di bawah presiden Slobodan Milosevic yang berkuasa saat itu.

Ribuan orang Kosovo berkumpul di ibu kota Pristina, Minggu, untuk memprotes persidangan tersebut, dan ratusan orang berunjuk rasa di luar pengadilan di Den Haag, Senin, memegang spanduk bergambar Thaci dan meneriakkan "KLA" untuk mendukung gerakan kemerdekaan.

Di Pristina, warga Nazmi Kelmendi, Senin, mengatakan bahwa "tidak hanya perang KLA yang adil yang diadili, negara bagian Kosovo juga diadili". Seorang lainnya, Martin Cuni, berkata: "Mereka tidak hanya mengutuk orang-orang ini saja, tetapi mereka juga mengutuk upaya, perang yang didukung seluruh dunia."

Thaci mengundurkan diri sebagai presiden tak lama setelah dakwaannya pada November 2020 dan dipindahkan ke tahanan di Den Haag.

Selama menjadi pemimpin KLA dan politisi terkemuka, Thaci bekerja sama dengan banyak pemimpin Barat. Joe Biden, ketika dia menjadi wakil presiden AS, memanggilnya "George Washington dari Kosovo" dan Thaci sedang dalam perjalanan ke pertemuan di Gedung Putih Donald Trump ketika dakwaannya diumumkan.

"Para sekutumu diadili!" baca salah satu spanduk protes di rapat umum di luar pengadilan Den Haag.

Persidangan kemungkinan akan berlangsung lama karena jaksa mengatakan mereka membutuhkan dua tahun untuk menyajikan bukti mereka.

Proses persidangan dimulai dua minggu setelah pengadilan kejahatan perang permanen dunia, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), juga berbasis di Den Haag, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan mendeportasi anak-anak Ukraina.

Mereka adalah di antara segelintir pemimpin yang telah didakwa atas kejahatan perang saat menjabat.

Kosovo Specialist Chambers, yang berkedudukan di Belanda dan dikelola oleh hakim dan pengacara internasional, didirikan pada 2015 untuk menangani kasus-kasus di bawah hukum Kosovo terhadap mantan gerilyawan KLA.

Banyak warga Kosovo meyakini bahwa persidangan ini bias terhadap KLA dan berusaha untuk mengecilkan catatannya dalam membuka jalan menuju pembebasan Kosovo dari pemerintahan Serbia yang represif.

Pengadilan tersebut dibentuk secara terpisah dari pengadilan PBB untuk bekas Yugoslavia (ICTY), juga diadakan di Den Haag, yang mengadili dan menghukum sebagian besar pejabat Serbia atas kejahatan perang dalam konflik Kroasia, Bosnia dan Kosovo.

Milosevic diadili di depan ICTY (Mahkamah Pidana untuk Bekas Yugoslavia) tetapi ia meninggal dunia pada 2006 sebelum sebuah keputusan diambil. (Tempo)