Mekanisme Giliran Presidensi Dewan Keamanan PBB

MOSKOW, LELEMUKU.COM - Mulai Sabtu, 1 April 2023, Rusia resmi menjadi presiden Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal ini berarti, Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB selama sebulan.

Beberapa pekan sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin, masuk dalam surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.
Penolakan dari Ukraina

Surat perintah itu keluar dari Mahkamah Kejahatan atau Mahkamah Kriminal Internasional dan keluar pada bulan lalu. Namun, mahkamah pidana tersebut memang bukanlah lembaga di bawah PBB.

Menanggapi Rusia yang mendapat giliran memimpin Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyebut bahwa hal ini merupakan pengingat bahwa ada yang salah dengan cara keamanan internasional menjalankan fungsinya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memprotes hal yang lebih mendasar dari Dewan Keamanan PBB. Pada tahun lalu, Zelensky meminta Dewan Keamanan untuk direformasi atau bubar sama sekali. Menurutnya, Dewan Keamanan telah gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah invasi Rusia.
Dewan Keamanan PBB dan Sistem Presidensi

Mengutip laman resmi Perserikatan Bangsa-Bngsa, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki 15 Anggota, dan setiap anggota memiliki satu suara. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara anggota wajib mematuhi keputusan dewan.

Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui cara-cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau syarat-syarat penyelesaian.

Dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi atau bahkan mengesahkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional

Presiden Dewan Keamanan dipegang oleh masing-masing anggota secara bergantian selama satu bulan. Pergantian Presiden Dewan Keamanan mengikuti urutan abjad bahasa Inggris dari nama-nama negara anggota. Di tahun 2023 sendiri, sudah ditetapkan Presiden Dewan Keamanan hingga akhir tahun.

Secara urut dari bulan Januari hingga Desember 2023, Presiden Dewan Keamanan PBB adalah Jepang, Malta, Mozambik, Rusia, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Albania, Brasil, Cina, Ekuador dan Prancis.