Pastikan Progres Penanganan Stunting, Maruf Amin Tinjau Posyandu di Kabupaten Gorontalo

GORONTALO, LELEMUKU.COM - Sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan pada kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meninjau langsung progres penanganan stunting di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ayuhulalo, di Kantor Kelurahan Kayubulan, Jl. Baso Bobihoe No. 468, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Sesampainya di lokasi, Wapres menerima penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, tentang capaian penurunan prevalensi stunting dan apa yang telah dilakukan oleh posyandu di Provinsi Gorontalo.

“Yang telah dilakukan di Provinsi Gorontalo, ada peraturan gubernur  terkait percepatan penurunan stunting, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), di semua level, kabupaten/kota hingga kecamatan,” terang Anang.

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Gorontalo mencapai 23,8% pada 2022. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,2 poin dari tahun sebelumnya. Kendati demikian, masih ada 3 kabupaten di Provinsi Gorontalo dengan jumlah balita stunting di atas rata-rata provinsi, salah satunya adalah Kabupaten Gorontalo.

Usai menerima penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Wapres menerima penjelasan dari Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo Ismail Akase sembari meninjau proses layanan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

“2019 ke 2021, [prevalensi stunting] turun, tapi kemudian naik [SSGI 2022]. Kenaikan sekitar 2,5%, ini disebabkan kondisi pasca covid-19,” terang Ismail.

“Percepatan penurunan stuntingnya seperti apa?” Tanya Wapres.

“Kami menggiatkan pos-pos didik, makanan tambahan oleh tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Syiar Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di setiap hari Jumat, dan kami juga melibatkan dokter ahli terjun ke lapangan langsung, kami hadirkan ke posyandu, seperti dokter anak, dokter ahli penyakit dalam,” jawab Ismail.

“Untuk nasional, prevalensinya 22% [pembulatan dari 21,6%], Provinsi Gorontalo 24% [pembulatan dari 23,8%], Kabupaten Gorontalo 30%, jadi harus lebih dipercepat ini kabupaten [penurunan stuntingnya],” imbau Wapres.

Sebelum meninggalkan posyandu, Wapres menyerahkan sertifikat kepada 8 balita yang telah lulus bebas stunting di Kabupaten Gorontalo. Lalu, Wapres sempat berdialog dengan kader PKK tentang penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Gorontalo.

“Kenapa Gorontalo banyak ikan, tapi stuntingnya tinggi?” Tanya Wapres.

Seorang kader PKK Kayubulan, Siska, mengatakan, hal itu kemungkinan disebabkan oleh ekonomi masyarakat Gorontalo yang masih rendah, sehingga penduduk Gorontalo memilih untuk menjual tangkapan ikannya, dibanding mengonsumsinya.

“Karena kemiskinan tinggi, jadi ikan yang ditangkap lebih banyak dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan rumah tangga, misalnya beli beras,” ujar Siska.

Mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi; Deputi Bidang Administrasi, Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim; serta Tim Ahli Wapres, Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.

(Setwapres)