Pemerintah DKI Jakarta Tak akan Gelar Halal Bihalal pada Awal Masuk Kerja

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak akan menggelar acara halal bihalal seusai berakhirnya masa libur lebaran. Hal tersebut merujuk pada surat imbauan Nomor B/480 /M.KT.01/2023 yang dikeluarkan 24 April 2023 oleh Menpan-RB Ad Interim Mohammaf Mahfud MD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Maria Qibtia mengatakan pihaknya akan melaksanakan surat imbauan Menpan-RB tersebut. Sehingga, kata dia, pemerintah DKI Jakarta tidak akan melaksanakan acara halal bihalal pada saat hari pertama bekerja.

"Memperhatikan arahan Menteri PAN-RB Ad Interim, Pemprov DKI tidak melaksanakan halalbihalal. Tentunya, kami menyesuaikan dengan imbauan tersebut," kata Maria pada Rabu 26 April 2023.
 728-90-copy-3-Majalah

Maria mengatakan peniadaan acara halal bihalal pasca lebaran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat pasca libur nasional. Ia menambahkan sebagai gantinya, acara hala bihalal akan diadakan pada awal pekan kedua usai lebaran sesuai dengan imbauan pemerintah.

“Untuk itu, pada Rabu, 26 April 2023, pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masuk kerja normal pukul 08.00 WIB. Pengecualian bagi yang mengambil cuti tambahan, dengan ketentuan maksimal 5% dari jumlah pegawai di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, dipastikan tidak ada acara halal bihalal," ujar dia melalui keterangan tertulis.

DKI imbau pendatang baru segera lapor RT/RW

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengimbau kepada para warga pendatang baru untuk segera melapor kepada pihak RT/RW agar dapat dilakukan pendataan administrasi.

"Pendataan merupakan tugas Disdukcapil sebagai upaya tertib administrasi kependudukan. Namun dengan keterbatasan petugas tentunya pelibatan RT/RW dan Dasawisma akan ditingkatkan," kata Budi,Senin, 24 April 2023.

Budi menjelaskan, dalam mengantisipasi kedatangan pendatang baru di ibu kota, pihaknya telah melakukan persiapan sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan mengundang pihak RT/ RW dan Dasawisma beserta jajaran tingkat kota yang dihadiri oleh Wali Kota, Camat hingga kelurahan.

Selain memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera lapor ke RT/RW, Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta untuk melibatkan Dasawisma.

Nantinya, mereka secara paralel akan memberikan teguran kepada para pendatang untuk segera lapor keberadaannya kepada RT/RW dalam waktu 1x 24 jam. "Karena Fungsi RT adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga dari kejahatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang di ibu kota.

Sebelumnya, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru di Jakarta akan bertambah hingga 20-30 persen pasca Lebaran 2023. “Untuk Lebaran 2023, diprediksi jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20%-30% atau sekitar 36.000-40.000 pendatang,” kata Budi Awaluddin dalam keterangannya, Jumat, 14 April 2023.

Menurutnya, mudik Lebaran berimplikasi pada potensi bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta.

Tercatat, selama tiga tahun terakhir telah terjadi tren peningkatan jumlah pendatang ke Ibu Kota. Rinciannya, pada tahun 2020 sebanyak 113.814 orang, tahun 2021 sebanyak 139.740 orang, dan tahun 2022 sebanyak 151.752 orang. Kemudian, dari tren para pendatang tiga tahun terakhir ini memiliki latar belakang pendidikannya beragam.

Budi menerangkan, untuk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04% tahun 2020, 78,25% tahun 2021, dan 78,49% tahun 2022. Sedangkan untuk yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93% tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61% tahun 2021, dan menurun menjadi 45,64% tahun 2022. (Tempo)