Ribuan Dokter di Inggris Berencana untuk Kembali Mogok Kerja
pada tanggal
09 April 2023
LONDON, LELEMUKU.COM - Puluhan ribu dokter di Inggris berencana untuk kembali mogok kerja. Pemogokan yang rencananya akan berlangsung empat hari itu, bila terlaksana, akan menyebabkan pembatalan ratusan ribu janji temu konsultasi medis, kata pejabat Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS), Sabtu (8/4).
Dr. Layla McCay, direktur kebijakan Konfederasi NHS, mengatakan dampak dari pemogokan nanti diperkirakan lebih besar dari pemogokan oleh dokter yunior pada Maret. Pemogokan yang berlangsung selama tiga hari pada bulan lalu mengakibatkan penundaan 175 ribu janji temu dan tindakan medis.
“Dampaknya akan signifikan bahkan kali ini bisa berdampak pada keselamatan pasien dan ini masalah kekhawatiran besar bagi setiap pemimpin layanan kesehatan,” kata McCay kepada BBC Radio 4 seperti dikutip oleh Associated Press.
Rencananya, para dokter yunior itu akan mogok kerja mulai Selasa (11/4). Pemogokan itu akan menjadi aksi terbaru oleh para pekerja sektor umum yang meminta kenaikan gaji untuk mengkompensasi inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa yang sudah melaju di atas 10 persen.
Krisis biaya hidup yang didorong oleh lonjakan harga pangan dan energi mengakibatkan banyak warga Inggris harus berjuang membayar tagihan-tagihan, sedangkan gaji serikat pekerja sudah turun selama satu dekade terakhir.
Pekan lalu, petugas paspor memulai mogok kerja yang akan berlangsung lima minggu dan para petugas keamanan di Bandara Heathrow mogok kerja selama 10 hari. Pemogokan oleh pengemudi kereta dan bus, pegawai pos, pengemudi ambulans dan perawat sudah mengakibatkan kekacauan bagi warga Inggris.
Para guru, yang baru saja menolak kenaikan gaji karena menganggap rencana kenaikan gaji tidak sesuai, akan mogok kerja pada 27 April dan 2 Mei. Mogok kerja guru-guru akan menyulitkan para orang tua dan murid.
Asosiasi Medis Inggris mengatakan dalam kurun 15 tahun, gaji dokter-dokter muda itu mengalami penurunan sebesar 26 persen. Serikat pekerja mengatakan pemogokan bisa dihindari jika pemerintah mengajukan penawaran yang masuk akal. Kementerian Kesehatan dan Layanan Sosial bersikeras pemogokan harus dihentikan sebelum bisa bernegosiasi soal gaji. (VOA)