Gedung Putih dan DPR AS Sepakat Kurangi Belanja dan Naikkan Plafon Utang

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Tenggat untuk menaikkan otoritas meminjam pemerintah AS semakin dekat. Tetapi sebagian anggota Kongres optimistis negara ini tidak akan kehabisan uang tunai.

Diwawancarai oleh televisi Fox News, Ketua DPR Kevin McCarthy memuji kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Biden beberapa jam sebelumnya.

“Ada persyaratan kerja untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan mendapat pekerjaan. Ada reformasi yang membangun, menghapus birokrasi. Kami menetapkan batas supaya presiden tidak membelanjakan uang semaunya. Kita membelanjakan lebih sedikit ketimbang tahun lalu. Itu belum pernah terjadi di Kongres. Jadi, mungkin tidak semua yang diinginkan semua pihak terkabul, tetapi ini merupakan langkah ke arah yang tepat,” jelasnya.

Meskipun ada beberapa anggota yang melancarkan kritik terhadap kesepakatan ini di media sosial, anggota DPR dari fraksi Republik, Dusty Johnson, mengatakan dalam acara State of the Union di televisi CNN bahwa dia diberitahu oleh beberapa anggota konservatif yang moderat bahwa mereka akan mendukungnya.

“Akan ada anggota dari Kaukus Freedom yang akan mendukung paket ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok konservatif prihatin, mungkin itu dari anggota konservatif yang paling ekstrem. Sebagian besar anggota fraksi Republik dalam Kongres akan mendukung kesepakatan tersebut. Mengapa tidak? Ini merupakan kesepakatan yang fantastis,” ujarnya.

Perluasan persyaratan pekerjaan untuk sebagian penerima food stamps atau bantuan pangan telah menimbulkan keprihatinan di kalangan Demokrat. Di antara mereka Pramila Jayapal yang juga tampil di CNN.

“Sebenarnya, menurut beberapa analisa, ini menciptakan beban berupa belanja administratif yang lebih buruk dari biaya keseluruhan progam itu. Kedua, ini berkaitan dengan orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan sedikit bantuan untuk sementara,” kata Jayapal.

Sebelum menyetujui kesepakatan ini, Jayapal mengatakan, dia perlu tahu lebih banyak rincian. “Apa akibatnya untuk pengecualian yang diberlakukan bagi para veteran, untuk orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, untuk orang-orang yang baru keluar dari foster care (panti asuhan sementara),” tambahnya.

Ketika ketua fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, didesak oleh presenter televisi CBS, apakah dia memiliki suara cukup dan bisa menjamin AS tidak akan mengarah pada kegagalan memenuhi kewajiban finansialnya, dia mengatakan:

“Ya.”

Kesepakatan ini harus lolos baik di DPR maupun Senat. Departemen Keuangan sudah memperingatkan plafon utang ini harus sudah dinaikkan pada 5 Juni, supaya AS bisa memenuhi kewajiban finansialnya. (VOA)