India Gelar Pertemuan Sektor Pariwisata Negara G20 di Kashmir
pada tanggal
23 Mei 2023
NEW DELHI, LELEMUKU.COM - Sekitar 60 delegasi yang mewakili sebagian besar negara-negara G20 tiba di wilayah Kashmir yang dikelola oleh India pada Senin (22/5) untuk melangsungkan pertemuan tentang sektor pariwisata. Pertemuan tersebut lantas mengundang kritik dari China dan Pakistan bahkan sebelum pertemuan dimulai.
India telah mengerahkan keamanan yang ketat untuk pertemuan tersebut. Pasukan Garda Keamanan Nasional, komando marinir, dan Pasukan Keamanan Perbatasan bergabung dengan satuan polisi untuk mengamankan pertemuan ketiga Kelompok Kerja Pariwisata G20 di Srinagar, Kashmir, yang dikenal akan pemandangan alamnya yang indah.
Para delegasi akan membahas ekowisata, pengelolaan tempat wisata dan strategi promosi wisata. Pertemuan tersebut merupakan acara internasional pertama yang diselenggarakan di Kashmir sejak India mengakhiri status semi otonom kawasan itu pada 2019.
China dan Pakistan, yang masing-masing memiliki masalah perbatasan dengan India, menolak penyelenggaraan pertemuan itu pada minggu lalu. Menurut mereka, acara seperti itu tidak bisa diselenggarakan di wilayah sengketa.
Utusan khusus PBB untuk Urusan Minoritas, Fernand de Varennes, juga mengkritik pertemuan tersebut pada minggu lalu. Ia mengatakan bahwa dengan menggelar pertemuan tersebut di Kashmir, "India tengah berupaya menormalisasi apa yang banyak pihak sebut sebagai pendudukan militer."
Pravin Sawhney, mantan anggota tentara India dan kini berprofesi sebagai analis pertahanan, menekankan bahwa pertemuan G20 merupakan cara pemerintah India untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Kashmir adalah bagian dari India dan situasi di wilayah tersebut telah normal.
"Pesan kepada khalayak di dalam negeri adalah pemerintah memiliki niat dan kemampuan untuk merespons tantangan baik dari China maupun Pakistan," kata Sawhney. "Namun, kenyataannya sendiri tidak seperti apa yang pemerintah katakan.
"Jumlah personel keamanan yang dikerahkan ke lembah Kashmir menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah khawatir tentang situasi keamanan (di wilayah tersebut)," tambah Sawhney. (VOA)