Jokowi Ajak Kanada dan Inggris Berinvestasi di IKN

TOKYO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pemimpin negara anggota Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ajakan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral terpisah dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Sabtu (20/5), di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Presiden bertemu dengan Trudeau pada Sabtu (20/5) di Hotel Rihga Royal, Hiroshima.

"Mohon dukungan Yang Mulia terkait penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, realisasi investasi pension funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di situs web Presiden.

CEPA adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau kerja sama bilateral antara dua negara di bidang ekonomi.

Kanada memiliki lembaga yang mengelola dana pensiun untuk warga negaranya, yaitu Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Dalam situs web cppinvestments.com, CPPIB menggunakan dana pensiun untuk diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi global.

Jokowi juga menyinggung masalah IKN dalam pertemuan dengan Rishi Sunak. Presiden berharap Inggris memberikan hibah dalam pembangunan IKN. Inggris telah memberi hibah sebesar kurang lebih $11 juta untuk transportasi berkelanjutan di beberapa kota di Nusantara.

“Saya harap bisa diperluas ke kota lain, termasuk Ibu Kota Nusantara,” ucap Presiden.

Ajak PGII

Selain Inggris dan Kanada, Jokowi juga mengajak Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII) untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. PGII adalah komitmen anggota G7 untuk memberikan hibah dan pinjaman dalam bidang infrastruktur untuk negara-negara berkembang.

Pada 26 Juni 2022, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bersama G7 secara resmi meluncurkan PGII. Di bawah PGII, para pemimpin G7 akan menggalang dana swasta dan publik sebesar $600 miliar selama lima tahun untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan di negara-negara berkembang.

“Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa, satu pulau dari 17 ribu pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa,” jelas Presiden, sebagaimana dikutip dari situs web resmi Jokowi.

Mengapa Realisasi Investasi di IKN Melambat?

Namun, lanjut Presiden, pemerintah tengah melakukan pemerataan pembangunan di luar Jawa, termasuk di antaranya pemindahan ibu kota ke Panajam Paser, Kalimantan Timur.

Jokowi menjelaskan 70 persen dari wilayah IKN adalah area hijau dan 80 persen sumber energi direncanakan berasal dari energi terbarukan.

Lebih lanjut Presiden menyebut bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur dasar di IKN berasal dari APBN. Presiden juga menyatakan akan membuka peluang pendanaan dari pihak swasta atau investor apabila internal rate of return (IRR) dari pembangunan tersebut dinilai baik.

Presiden baru-baru ini menunjuk Menteri Perekonomian Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengepalai task force percepatan investasi di IKN.

Penunjukkan Luhut dilakukan karena belum adanya investasi konkret dalam pembangunan mercusuar tersebut. Padahal pemerintah telah menunjuk mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, sebagai Dewan Penasihat IKN yang bertugas mempromosikan ibu kota impian ke dunia internasional.

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN. Sebanyak 36 di antaranya sudah berbentuk non-disclosure agreement.

IKN sendiri akan menempati wilayah seluas 260.000 hektare dengan investasi yang diperkirakan menembus $32 miliar atau setara dengan Rp480 triliun. Pemerintah berambisi dapat mendeklarasikan IKN pada pada paruh pertama 2024. (VOA)