Parlemen Australia Selidiki Skandal Pajak di Perusahaan Konsultan Raksasa PwC

CANBERRA, LELEMUKU.COM - Selama bertahun-tahun, informasi rahasia tentang rencana perubahan pajak federal Australia memungkinkan PricewaterhouseCoopers cabang Australia untuk menyesuaikan sarannya kepada klien, sehingga menghasilkan jutaan dolar bagi perusahaan itu.

PwC bersikeras bahwa tidak ada kliennya yang terlibat dalam kesalahan apa pun dan bahwa tidak ada data sensitif yang digunakan untuk membantu mereka membayar pajak lebih kecil.

Namun reputasi terkait integritas perusahaan itu telah menjadi sorotan.

Hari Selasa (30/5), kepala Departemen Keuangan federal Australia, Steven Kennedy, mengatakan kepada komite Senat di Canberra bahwa perilaku PwC Australia itu “jelas mengganggu.” Dia mengatakan rilis publik serangkaian email dari perusahaan konsultan itu mendorongnya untuk meminta Polisi Federal Australia menyelidiki kebocoran yang signifikan tersebut.

PwC Australia telah mengakui upayanya untuk mencari keuntungan yang terlalu agresif. Pemerintah Australia adalah klien terbesar perusahaan konsultan tersebut.

Penjabat kepala eksekutif perusahaan itu Kristin Stubbins telah meminta maaf karena "mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan.”

Deborah O'Neill, seorang Senator dari Partai Buruh, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp. Selasa bahwa perilaku perusahaan konsultan itu tidak etis.

“Ini tentang upaya menyembunyikan sesuatu. Ini tentang PwC yang mencoba membendung saluran informasi yang sekarang baik dan benar-benar terbuka. Kenyataannya, ini adalah perusahaan yang tidak terbuka dan tidak jujur dengan masyarakat Australia, bahkan 53 orang di dalam PwC Australia dan PwC Global memiliki akses ke informasi rahasia yang menjadi hak milik masyarakat Australia,” kata O'Neill.

Senator dari Partai Hijau Barbara Pocock mengkritik keras tanggapan Departemen Keuangan yang tertunda terhadap kebocoran informasi tentang pajak tersebut. Dia mengatakan para pejabat pertama kali menyadari pelanggaran pada kerahasiaan itu lima tahun lalu.

Surat kabar Sydney Morning Herald mengatakan perusahaan itu “terperangkap dalam mimpi buruk reputasi yang diciptakannya atannya sendiri.”

Menteri keuangan Australia Katy Gallagher mengatakan kepada komite Senat Selasa bahwa penggunaan konsultan oleh pemerintah adalah “masalah besar.”

Industri ini telah menghadapi peningkatan pengawasan belakangan.

Awal bulan ini, China mulai menindak perusahaan konsultan itu setelah Beijing memperluas undang-undang anti-spionase seputar berbagi informasi dan dugaan tentang adanya ancaman terhadap keamanan nasional. (VOA)