Partai Demokrat di Senat AS Luncurkan Upaya Baru untuk Lawan China
pada tanggal
04 Mei 2023
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat, pada Rabu (3/5), meluncurkan upaya baru untuk menangkal persaingan dari China. Mereka merencanakan undang-undang untuk meningkatkan kemampuan negara menghadapi pusat kekuatan Asia tersebut dalam berbagai masalah mulai dari teknologi hingga keamanan dan ancaman terhadap Taiwan.
Setelah meloloskan undang-undang besar tahun lalu untuk meningkatkan persaingan dengan Beijing dalam sektor semikonduktor dan sejumlah teknologi lainnya, pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dan para pemimpin komite Demokrat mengatakan mereka akan membuat undang-undang yang diharapkan akan diperkenalkan dalam beberapa bulan ke depan. Rancangan undang-undang tersebut hendak membatasi aliran teknologi ke China, mencegah China memulai konflik dengan Taiwan dan memperketat aturan untuk memblokir modal AS yang masuk ke perusahaan asal China.
Schumer mengatakan RUU itu, yang dijuluki China Competition 2.0, akan memperluas undang-undang "Chips and Science" yang lolos tahun lalu.
"Hari ini, kami mengumumkan prakarsa baru, yang akan membangun momentum ini dan mengembangkan undang-undang bipartisan yang baru dan signifikan," kata Schumer dalam konferensi pers.
Ia berharap RUU itu akan bipartisan dan mengatakan Partai Republik di Senat telah mendukung beberapa gagasan yang diusulkan untuk paket tersebut. Tindakan tersebut akan membutuhkan dukungan Partai Republik agar menjadi undang-undang, karena Partai Republik mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat.
Keinginan untuk bersikap keras terhadap China adalah salah satu dari sedikit sentimen bipartisan di Kongres AS yang masih terpecah, dan undang-undang "Chips and Science" tahun lalu disahkan dengan dukungan luar biasa dari kedua partai.
Namun, John Thune, Pemimpin no 2 Partai Republik di Senat, mengatakan rencana baru untuk menangkis pengaruh China tersebut akan mengalami kesulitan untuk lolos di Kongres, mengingat kekhawatiran partainya tentang pengeluaran dan utang serta besarnya anggaran dari rancangan undang-undang serupa tahun lalu. (VOA)