PBB Izinkan Utusan Taliban Amir Khan Muttaqi Lakukan Kunker ke Pakistan

TEHERAN, LELEMUKU.COM - Sebuah komite Dewan Keamanan PBB pada Senin setuju untuk mengizinkan menteri luar negeri pemerintahan Taliban, Amir Khan Muttaqi, melakukan perjalanan ke Pakistan pada pekan depan untuk bertemu dengan menteri luar negeri Pakistan dan China, kata para diplomat.

Muttaqi telah lama dikenai larangan perjalanan, pembekuan aset, dan embargo senjata di bawah sanksi Dewan Keamanan.

Menurut sepucuk surat kepada 15 anggota komite sanksi Dewan Keamanan Taliban, misi PBB Pakistan meminta pengecualian bagi Muttaqi untuk melakukan perjalanan antara 6-9 Mei "untuk pertemuan dengan menteri luar negeri Pakistan dan China".

Tidak disebutkan apa yang akan dibahas para menteri. Dikatakan Pakistan akan menanggung semua biaya yang terkait dengan perjalanan Muttaqi.

Pejabat China dan Pakistan pernah mengatakan di masa lalu bahwa mereka akan menyambut Afghanistan yang dipimpin Taliban ke dalam proyek infrastruktur Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) bernilai miliaran dolar, bagian dari Belt and Road Initiative.

Afghanistan duduk sebagai perdagangan geografis utama dan rute transit antara Asia Selatan dan Tengah dan memiliki miliaran dolar sumber daya mineral yang belum dimanfaatkan. Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah 20 tahun perang.

Komite DK PBB mengizinkan Muttaqi melakukan perjalanan ke Uzbekistan bulan lalu untuk pertemuan para menteri luar negeri negara-negara tetangga Afghanistan guna membahas masalah perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang mendesak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memulai pertemuan dua hari pada Senin di Doha dengan utusan khusus untuk Afghanistan dari berbagai negara yang bertujuan "untuk mencapai pemahaman bersama dalam komunitas internasional tentang bagaimana terlibat dengan Taliban", kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Pemerintahan Taliban tidak diundang ke pertemuan Doha.

Dujarric mengatakan pertemuan tertutup itu akan membahas isu-isu kunci seperti hak asasi manusia - khususnya hak perempuan dan anak perempuan - pemerintahan inklusif, melawan terorisme dan perdagangan narkoba.

Yang ambil bagian dalam pertemuan di Doha adalah China, Prancis, Jerman, India, Iran, Jepang, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Norwegia, Pakistan, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Uni Eropa dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (Tempo)