Pengamat Sebut ASEAN Belum Satu Pandangan soal Myanmar

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengamat melihat Blok Asia Tenggara belum punya kesamaan pandangan soal Myanmar, terlepas dari komitmen yang disampaikan Indonesia sebagai ketua di KTT ASEAN, untuk terus berupaya menyelesaikan krisis di negara itu.

Presiden RI Joko Widodo saat menutup KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 11 Mei 2023, menegaskan, ASEAN tetap bersatu dalam menyelesaikan krisis di Myanmar dan tetap mendorong implementasi konsensus yang telah disepakati blok regional itu.

Yang dimaksud Jokowi adalah solusi damai yang dikenal Five Point Consensus, mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Kelompok sipil berluang kali melihat konsensus itu telah gagal. Sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saat diwawancara eksklusif oleh Tempo di Labuan Bajo pada Selasa, 9 Mei 2023, menekankan ASEAN perlu meninjau pendekatannya secara mendasar bahkan lebih jauh sebelum konsensus itu disepakati.

“Saya tadi sampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN,” kata Jokowi dalam jumpa pers.

“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi.”

Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra mengatakan, pernyataan berulang hingga simbolisme Jokowi soal persatuan justru menunjukkan ASEAN masih belum memiliki kesamaan pandangan tentang penyelesaian krisis Myanmar ini.

“Intinya Indonesia harus tetap mendorong ini. Harus lebih tegas, lebih berani,” kata Lina saat dihubungi Tempo pada Kamis, 11 Mei 2023. “Yang kedua kita harus lebih siap, dengan mempersiapkan rencana implementasi.”

Kalau memang sudah ada, menurut Lina, rencana implementasi harusnya termasuk upaya membantu proses pengiriman bantuan kemanusiaan, sehingga kemungkinan seperti insiden di kotapraja Hseng di Negara Bagian Shan di Myanmar utara pada 7 Mei tidak terjadi.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ASEAN, dalam pernyataan bersama, mengecam serangan yang membawa rombongan dari Indonesia dan Singapura itu. Chair’s Statement Indonesia menyebut ASEAN akan terus berlanjut memobilisasi sumber daya tambahan dan memimpin dalam penyediaan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
 
Rencana Alternatif

Myanmar dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw melancarkan tindakan keras terhadap lawan, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Lina mencatat perlunya rencana kerja itu supaya ASEAN juga bisa mensinergikannya dengan negara kunci atau tetangga seperti Cina dan India, yang mengambil langkah sendiri dalam mengatasi krisis Myanmar. Rencana alternatif juga diperlukan apabila pendekatan terus menerus dilakukan tanpa arah yang jelas.

Indonesia beberapa kali menegaskan pendekatannya dalam menangani krisis Myanmar adalah dengan diplomasi senyap. Jokowi menekankan komitmen ASEAN untuk terus berjuang menyelesaikan krisis Myanmar, dengan terlibat dengan semua pemangku kepentingan di negara tersebut, termasuk dengan junta militer, demi kepentingan kemanusiaan.

“Tidak usah berpaku pada ASEAN. Kalau ASEAN tidak bersatu terus, Indonesia muncul sendiri dong, berani atau tidak? Itu pertanyaannya?” kata Lina. Ia menambahkan, setiap kali five point consensus tidak berjalan, Indonesia bisa mengajukan alternatif.