Sinn Fein Jadi Partai Terbesar dalam Pemilu Wilayah di Irlandia

DUBLIN, LELEMUKU.COM - Sinn Fein, partai pro-Irlandia, meraih kursi mayoritas dalam pemilihan daerah di Irlandia Utara pada Sabtu (20/5). Untuk pertama kalinya dalam sejarah provinsi itu, Sinn Fein mengalahkan para pesaing yang pro-Inggris.

Dengan meraih selisih suara yang cukup besar, Sinn Fein menggeser Partai Unionis Demokrat (Democratic Unionist Party/DUP) sebagai kekuatan dominan di pemerintahan setempat. DUP didirikan lebih dari 100 tahun lalu untuk memastikan suara mayoritas pro-Inggris.

Bekas sayap politik paramiliter Tentara Republik Irlandia atau IRA (Irish Republic Army) itu meraih 143 dari 462 kursi di 11 dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di Irlandia Utara. Sinn Feinn tinggal memastikan kemenangan untuk enam kursi lagi.

Selama 15 bulan, DUP memboikot Pemerintah Irlandia Utara karena menentang kesepakatan dagang setelah pemberlakuan Brexit. Hal itu melumpuhkan lembaga-lembaga pembagian kekuasaan di parlemen Irlandia atau dikenal dengan Stormont.

Pemimpin Sinn Fein, Michelle O'Neill, menyebut hasil pileg “sangat penting.” O’Neill mengatakan kepada BBC bahwa kampanye partainya “sejalan dengan para pemilih.”

Penampilan kuat Sinn Fein menyusul kemenangan partai yang belum pernah terjadi dalam pemilihan di Stormont pada tahun lalu. Sinn Fein juga menggantikan DUP sebagai partai terbesar di parlemen.

O'Neill mengatakan setelah hasil pemilihan, Sinn Fein akan "menggandakan upaya memulihkan eksekutif."

Sebelumnya dia menyerukan pemerintah Inggris dan Irlandia untuk “saling berhubungan” dan menciptakan “rencana sekarang untuk memulihkan eksekutif.”

Ketua DUP, Jeffrey Donaldson, membeli hasil pileg partainya dengan mengatakan hasil suara partai “cukup bagus.”

Dengan sisa beberapa kursi yang belum selesai dihitung, partai pro-Inggris itu meraih 122 kursi, sama dengan hasil pileg pada 2019.

Pada Februari tahun lalu, DUP mundur dari Stormont – sistem pemerintahan berdasarkan pembagian kekuasaan – untuk menentang penerapan Protokol Irlandia Utara.

DUP beralasan aturan-aturan perdagangan baru setelah Inggris keluar dari Uni Eropa mendorong perpecahan antara Irlandia Utara dan Inggris.

Berdasarkan Protokol Irlandia Utara, provinsi itu tetap berada di bawa aturan-aturan dagang Uni Eropa dan menciptakan perbatasan perdagangan de facto di Laut Irlandia. Dengan pengaturan seperti itu, menurut DUP, akan meningkatkan peluang Sinn Fein meraih tujuannya menggabungkan Irlandia.

Sebagian dari protokol sudah direnegosiasi ke dalam Kerangka Kerja Windsor untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan Inggris.

Namun DUP tetap menolak kembali ke pemerintahan, meski ada perubahan. Boikot yang dilancarkan DUP memicu ketidakpastian politik di Irlandia Utara, yang baru pada 1998 berhasil menghentikan kekerasan yang berlangsung selama 30 tahun untuk menentang kekuasaan Inggris. (VOA)