Anthonius Ayorbaba Minta Kemenkumham Papua Hindari Pola Lama Susun Anggaran, Gunakan Prinsip Value for Money

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Operator dan pejabat yang menangani penyusunan rencana kerja dan anggaran dituntut untuk menjadi sosok yang kreatif dan berjiwa Militan, hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Anthonius M Ayorbaba saat menjadi narasumber pada kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/6/2023) bertempat di Ball Room Hotel Sunigarden Sentani.

Berjiwa militan dimaksud Anthonius, yaitu tidak pernah menyerah dalam menyampaikan usulan kebutuhan anggaran termasuk didalamnya usulan belanja sarana dan prasarana, usulan yang belum dipenuhi di tahun 2024 akan dilengkapi dan disempurnakan untuk diusulkan kembali di tahun 2025, apabila belum juga dipenuhi maka akan dicari terobosan lain dan kembali diusulkan di tahun 2026 dan seterusnya.

“Sebagaimana dikatakan Anthonius, tidak ada pilihan lain, kita harus berubah, cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan, strategi baru harus diciptakan dan cara-cara baru harus dilakukan” tambahnya.

“Saya berharap para perencana mampu menggunakan filosofi SMART, mempunyai gambaran tentang bagaimana merumuskan tujuan Satuan Kerjanya karena jika dari perencanaan program dan anggaran sudah dilakukan dengan baik, maka sebagian besar program dipastikan dapat berjalan dengan lancar dan baik pula,” lanjutnya.

Menginggat pentinnya penyusunan anggaran, Kakanwil meminta kepada para operator serius dalam menyusun anggaran dan tidak menggunakan pola lama sehingga akan memunculkan permasalahan kedepannya.

“saya berharap, kita tidak perlu mengulangi pola lama dalam penyusunan anggaran yang masih menerapkan teknik copy-paste, yang selalu menimbulkan permasalahan kedepannya”. Tegas Kakanwil

Mengakhiri sambutannya, Kakanwil Anthonius M Ayorbaba berpesan kepada para operator untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran selalu berpegang pada prinsip Value for Money pada program/ kegiatan dan per sumber dana.

“pastikan penyusunan anggaran yang dialokasikan mencapai manfaat yang terbesar dalam mendukung tugas fungsi kita, Pahami pedomani dengan baik kebijakan penganggaran yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya kebijakan yang telah dibuat Kantor Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia."

Mari kita terus menjaga konsistensi realisasi Anggaran dan nilai IKPA kita sehingga kita bisa memperoleh Nilai IKPA yang baik lagi dari penilaian kinerja kanwil dan satuan kerja di Papua. " Tutur kakanwil Anthonius M Ayorbaba dalam arahannya.

Kegiatan di lanjutkan dengan Penyampaian Materi Kebijakan Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 oleh Kabag PP Dirjen PAS Dimas Krisna Setiawan kepada seluruh peserta yang hadir dan di lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. (Humas Kemenkumham Papua)