Antony Blinken Sebut AS Berusaha Hidup Berdampingan Secara Damai Dengan China

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Amerika Serikat harus menemukan cara untuk “hidup berdampingan secara damai” dengan China di tengah persaingan yang ketat, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (28/6). Ia mengatakan, Washington tidak “berpisah” dari Beijing dan perdagangan bilateral tahun lalu mencapai rekor tinggi.

“China tidak akan pergi. Kita tidak akan pergi,” kata Blinken pada sebuah acara yang digelar oleh Council on Foreign Relations (CFR) di New York. “Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan, dan hidup berdampingan secara damai.”

Beberapa hari setelah Blinken mengakhiri pertemuannya dengan sejumlah pejabat senior China di Beijing, ia mengatakan bahwa hubungan AS-China adalah “sebuah perlombaan jangka panjang” tanpa “garis finis yang jelas.”

Saat Amerika Serikat sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membatasi aliran uang dan teknologi AS ke China karena masalah keamanan nasional, menteri luar negeri AS itu mengatakan, “Kami ingin memastikan bahwa dalam persaingan itu, kita berada dalam posisi yang kuat” dan “dapat membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya.”

Kunjungan Menkeu AS ke China

Pernyataan Blinken disampaikan menjelang keberangkatan Menteri Keuangan AS Janet Yellen ke Beijing beberapa minggu ke depan. Ia menyoroti perdagangan bilateral kedua negara yang masih terus berkembang, terlepas dari ketegangan terkait masalah seperti semikonduktor dan penganiayaan Beijing terhadap warga Uyghur.

“Perdagangan kita dengan China tahun lalu mencapai level tertinggi. Kita memiliki lebih banyak investasi asing langsung yang masuk ke Tiongkok tahun lalu dibanding tahun mana pun sejak 2014,” kata Blinken, yang menambahkan bahwa kendali dan sanksi ekspor AS terhadap entitas China hanya memengaruhi sebagian kecil perusahaan yang beroperasi di China.

Yellen telah memperingatkan kerugian ekonomi apabila AS berpisah dari China. Ia menyerukan peningkatan hubungan ekonomi di antara kedua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Akan tetapi, pejabat AS juga menghadapi pertanyaan sulit dari para pengkritik yang ingin pemerintahan Biden bersikap lebih keras terhadap China.

Pekan ini, mantan duta besar AS untuk PBB yang juga kandidat capres AS dari Partai Republik, Nikki Haley, meminta Washington mencabut status hubungan dagang normal permanen China sampai pemerintah Beijing membantu pemberantasan arus zat-zat kimia yang digunakan untuk memproduksi fentanil.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh American Enterprise Institute yang bermarkas di Washington, hari Selasa (27/6), Haley mengatakan dirinya akan mendorong perusahaan-perusahaan AS agar meninggalkan China.

“China itu lebih dari sekadar pesaing. Komunis China adalah musuh. Negara itu adalah ancaman asing paling berbahaya yang kita hadapi sejak Perdang Dunia Kedua,” ujarnya.

Provokasi Taiwan

Pekan lalu, di Beijing, Blinken mengatakan bahwa AS prihatin pada provokasi militer China di Selat Taiwan, ketika negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri itu berencana menyelenggarakan pemilihan presiden pada 2024.

Blinken juga menegaskan kembali kepada China bahwa AS tetap menentang setiap perubahan yang dilakukan secara sepihak terhadap status quo. AS menegaskan pihaknya mengharapkan resolusi damai atas pertikaian lintas selat itu, dan tidak mendukung klaim Taiwan sebagai negara merdeka.

Pada hari Rabu, Presiden CFR Richard Haass menanyakan kepada Blinken alasan Washington tidak dapat mengatakan kepada Tiongkok secara lebih lugas bahwa “kami mendukung Taiwan apabila [China] menggunakan kekuatan paksa?”

“Saya rasa itu tampak jelas tidak hanya dari apa yang kami ucapkan, tapi juga apa yang kami lakukan, bahwa kami mendukung Taiwan,” jawab Blinken. “Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, kita memiliki kebijakan lama untuk memastikan bahwa kita dapat melakukan apa yang diperlukan untuk membantu Taiwan membela diri.”

Blinken menambahkan bahwa “pengerahan pasukan, latihan dan uji coba rudal” China sejak 2016, “paksaan ekonomi yang dilakukan terhadap Taiwan,” dan upayanya untuk “mengeluarkan Taiwan dari sistem internasional” “bertentangan dengan upaya menjaga status quo.”

Republik Rakyat China (RRC) mengklaim kedaulatan atas Taiwan. AS “mengakui” namun tidak “mendukung” posisi RRT tersebut.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, AS tidak memiliki sikap atas kedaulatan Taiwan di bawah kebijakan “Satu China” yang dianut Washington. (VOA)