Merrick Garland Bantah Partai Republik Tentang Putusan Meringankan untuk Hunter Biden

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland, pada Rabu (21/6), menolak klaim luas dari Partai Republik bahwa Hunter Biden, putra Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, telah diberi "kesepakatan yang meringankan" ketika Departemen Kehakiman setuju mengizinkan Hunter untuk mengaku bersalah atas tiga tuduhan pajak federal dan tuduhan kepimilikan senjata api tanpa kemungkinan dipenjara.

Angota Kongres James Comer, yang telah menyelidiki keuangan keluarga Biden, mengatakan kesepakatan dengan Hunter Biden adalah "hukuman teramat ringan." Dalam sebuah unggahan di media sosial, mantan Presiden Donald Trump menyebut kesepakatan tidak dipenjara itu "hanya 'tilang'" dibandingkan dengan 37 dakwaan yang diajukan Departemen Kehakiman terhadapnya dua minggu lalu karena diduga salah menangani dokumen yang sangat rahasia ketika masa kepresidenannya berakhir pada Januari 2021.

Trump dan anggota Partai Republik lainnya mengatakan perlakuan yang berbeda terhadap dua kasus yang secara politik sensitif itu sama dengan sistem peradilan ganda di AS, dengan Departemen Kehakiman mendukung keringanan hukuman untuk Partai Demokrat sementara mengupayakan tuntutan pidana yang berat terhadap mantan presiden dari Partai Republik itu. Jajak pendapat nasional menunjukkan Trump jauh unggul dari pesaing utama partai untuk menghadapi Biden dalam pemilihan nasional 2024.

Garland, orang yang ditunjuk Biden sebagai pejabat tinggi penegak hukum AS, sering mengatakan bahwa Departemen Kehakiman yang dipimpinnya beroperasi secara independen dari pertimbangan politik dan mengatakan bahwa itulah yang terjadi dalam memutuskan hasil investigasi Hunter Biden selama lima tahun.

"Seperti yang saya katakan sejak penunjukan saya sebagai jaksa agung," kata Garland kepada wartawan pada konferensi pers saat dalam perjalanan ke Swedia, "Saya akan menyerahkan masalah ini ke tangan jaksa Amerika yang ditunjuk oleh [Trump], dan ditugaskan untuk menangani masalah ini oleh pemerintahan sebelumnya, bahwa ia akan diberi wewenang penuh untuk memutuskan masalah tersebut sesuai keputusannya. Dan itulah yang dilakukannya."

David Weiss, kepala jaksa federal di negara bagian timur Delaware, tempat keluarga Biden tinggal ketika mereka tidak berada di Washington, kepada Perwakilan Ketua Komite Kehakiman DPR Jim Jordan dalam sebuah surat baru-baru ini mengatakan bahwa ia memiliki otonomi penuh atas pengambilan keputusan apa pun di negara bagian itu dalam kasus Hunter Biden. (VOA)