Narendra Modi Bantah Adanya Diskriminasi Agama di India

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri India Narendra Modi membantah bahwa diskriminasi terhadap agama minoritas ada di bawah pemerintahannya meskipun kelompok hak asasi manusia (HAM) dan laporan pelanggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menunjukkan adanya pelanggaran itu. Modi menyampaikan hal tersebut selama konferensi pers dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis (22/6).

Biden mengatakan dia membahas HAM dan nilai-nilai demokrasi lainnya dengan Modi selama pembicaraan kedua pemimpin tersebut di Gedung Putih.

Ditanya pada konferensi pers, langkah apa yang ingin dia ambil untuk "meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di negara Anda dan untuk menegakkan kebebasan berbicara," Modi mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.

modi"Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan (hak-hak agama minoritas). Ketika saya mengatakan memberikan - kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi kepada wartawan.

Dalam laporan HAM dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan Pemerintah India terhadap pemeluk agama Islam, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya. Laporan itu juga mencantumkan tindakan keras yang dilakukan New Delhi terhadap jurnalis.

Para pendukung HAM dan belasan anggota parlemen dari Partai Biden – Partai Demokrat—mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi. Partai Modi sendiri, yaitu partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), memegang kekuasaan sejak 2014.

modi"Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan (hak-hak agama minoritas). Ketika saya mengatakan memberikan - kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi kepada wartawan.

Dalam laporan HAM dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan Pemerintah India terhadap pemeluk agama Islam, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya. Laporan itu juga mencantumkan tindakan keras yang dilakukan New Delhi terhadap jurnalis.

Para pendukung HAM dan belasan anggota parlemen dari Partai Biden – Partai Demokrat—mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi. Partai Modi sendiri, yaitu partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), memegang kekuasaan sejak 2014.

Dua perempuan anggota Kongres AS yang beragama Islam, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib, bersama dengan beberapa anggota parlemen progresif lainnya seperti Alexandria Ocasio-Cortez, memboikot pidato Modi di Kongres pada Kamis (22/6). Mereka menyitir tuduhan pelecehan terhadap pembangkang dan minoritas India, khususnya umat Islam.

Manfaat dari kebijakan pemerintah India dapat diakses oleh semua pihak, kata Modi. Namun, kelompok HAM menegaskan bahwa para pihak pembangkang, minoritas, dan jurnalis mendapat penyerangan dari aparat sejak Modi menjabat.

Indeks Kebebasan Pers Dunia India merosot tajam hingga ke titik terendah, dari peringkat 140 pada 2014 menjadi ke-161 tahun ini. New Delhi juga tercatat sebagai negara yang menutup akses internet tertinggi secara global selama lima tahun berturut-turut.

Kantor HAM PBB menggambarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 sebagai undang-undang "yang diskriminatif secara fundamental" karena mengecualikan migran Muslim. Para pengamat juga menyebut hal yang sama pada undang-undang anti-konversi yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas dihuni warga Muslim pada 2019.

Ada juga penghancuran properti milik umat Islam atas nama penghapusan konstruksi ilegal; dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka saat BJP berkuasa di negara bagian itu.

"Perlindungan minoritas Muslim di mayoritas Hindu India, itu adalah sesuatu yang layak disebutkan," kata mantan presiden AS Barack Obama, yang disebut Modi sebagai teman dekat, kepada CNN dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis (22/6).

"Jika Anda tidak melindungi hak-hak etnis minoritas di India, maka ada kemungkinan kuat bahwa India pada suatu saat akan terpecah belah," kata Obama tentang apa yang mungkin akan dia katakan kepada Modi saaat ini. (VOA)