Pemerintah Indonesia Pastikan Tak Hadiri Pertemuan Informal Bahas Myanmar di Thailand

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand terkait persoalan di Myanmar juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah pada Minggu (18/6) petang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal sejumlah menteri luar negeri ASEAN yang digagas Thailand untuk mempersiapkan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh dalam berbagai pertemuan para pemimpin ASEAN.

Menjawab pertanyaan VOA melalui pesan teks, Faizasyah mengatakan “Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal itu.” Ditambahkannya, “sepengetahuan saya Ibu Menlu tetap berada di Jakarta dan ada kunjungan Kaisar Jepang Naruhito.”

Ia tidak berkenan menanggapi lebih lanjut soal pertemuan informal itu. Menurutnya tidak ada urgensi menanggapi suatu inisiatif yang di internal politik Thailand pun dipertanyakan.

Faizasyah tidak menjawab ketika ditanya apakah sebenarnya Indonesia diundang atau tidak.

Sebelumnya kantor berita Reuters melaporkan, berdasarkan proposal tertanggal 14 Juni yang dikirim ke seluruh anggota ASEAN oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai – yang dilihat langsung Reuters dan dikonfirmasi oleh beberapa pejabat – diketahui bahwa Thailand mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk menghadiri pertemuan informal guna membahas rencana perdamaian dan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh di ASEAN.

Dua sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu mengatakan kepada Reuters bahwa menteri luar negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar juga akan menghadiri pertemuan itu. Namun upaya Reuters menghubungi juru bicara militer Myanmar untuk mengkonfirmasi informasi itu Jumat (16/6) malam belum membuahkan hasil.

Dalam pertemuan puncak bulan lalu, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN telah kembali menyerukan penghentikan segera berbagai aksi kekerasn di Myanmar, yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi.

Pengamat: Inisiatif Thailand Sesuai dengan Agenda Indonesia Selaku Ketua ASEAN Tahun Ini

Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga mengatakan inisiatif Thailand itu sedianya sesuai dengan agenda Indonesia, yang tahun ini merupakan ketua ASEAN. Artinya, rencana pertemuan informal yang akan digelar Thailand tidak boleh bertentangan dengan agenda yang sudah disusun oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, supaya diplomasi yang sudah dijalankan tidak menjadi mentah.

"Seluruh anggota ASEAN untuk terlibat, berperan aktif untuk menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand ini bisa positif, bisa negatif. Jadi harus sesuai rencana yang sudah disusun dan akan dijalankan oleh Kemenlu (Kementerian Luar Negeri Indonesia)," kata Pandu.

Pandu mengatakan jika pertemuan informal tersebut merupakan strategi lain untuk meminta pertanggungjawaban junta militer Myanmar, kenapa junta tidak bersedia melaksanakan lima poin konsensus yang telah diputuskan ASEAN sejak lama. Menurutnya sulit memahami jika pertemuan itu semata-mata untuk mengakomodir aspirasi junta militer Myanmar.

Pandu mendukung sikap Indonesia dan ASEAN, yang telah memutuskan bahwa Myanmar baru diperkenankan hadir dalam pertemuan-pertemuan formal jika telah melaksanakan lima poin konsensus.

Lalu apakah ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan informal di Thailand akan berdampak luas? Menurut Pandu, mengingat pertemuan informal ini berada di luar agenda resmi, maka ketidakhadiran Indonesia tidak berdampak apapun.

Diwawancarai secara terpisah pengamat politik di Universitas Padjajaran, Arfin Sudirman, mengatakan merupakan suatu ironi ketika Indonesia dan Thailand, yang sama-sama merupakan negara pendiri ASEAN, memiliki pendekatan berbeda terhadap junta militer Myanmar.

"Di Thailand sendiri sebetulnya terpecah dua. Ada yang pro terhadap militer Myanmar, tapi ada juga yang anti, yaitu tokoh-tokoh seperti Thaksin Shinawatra (mantan perdana menteri.red) karena sempat memiliki konflik perbatasan (dengan Myanmar)," ujar Arifin.

Ditambahkannya, belum adanya rencana aksi untuk mewujudkan lima poin konsensus itu membuat Thailand berjalan sendiri dan tidak berkoordinasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya terkait isu Myanmar. Ia mencontohkan bagaimana Thailand justru mengundang wakil dari junta Myanmar dalam pertemuan Desember tahun lalu, sehingga Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura keluar dari ruang pertemuan.

Sikap Thailand yang tidak seiring sejalan dengan ASEAN itu menunjukkan kegagalan mewujudkan sentralitas ASEAN, tambahnya. (VOA)