Anthony Blinken Sambut Langkah Iran Perlambat Pengayaan Uranium
pada tanggal
16 Agustus 2023
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Selasa (145/8) bahwa dia tidak dapat mengonfirmasi laporan bahwa Iran memperlambat langkahnya dalam menumpuk uranium yang diperkaya pada tingkat hampir bisa dijadikan senjata. Namun, dia mengatakan akan menyambut setiap langkah yang dilakukan oleh Iran untuk mengurangi “ancaman nuklirnya yang berkembang.”
Blinken juga mengatakan kepada wartawan bahwa langkah Iran memindahkan warga AS yang ditahan ke tahanan rumah tidak terkait dengan aspek lain dari kebijakan AS terhadap Iran, yang menurutnya mencerminkan strategi pencegahan, tekanan dan diplomasi.
Pada hari Kamis, berbagai sumber mengatakan Iran dapat membebaskan lima warga AS yang ditahan sebagai bagian dari kesepakatan untuk mencairkan $6 miliar dana Iran di Korea Selatan. Iran mengizinkan empat warga AS yang ditahan untuk pindah ke tahanan rumah dari penjara. Tahanan kelima sudah menjalani tahanan rumah.
Harian Wall Street Journal pada hari Jumat (11/8) melaporkan Iran telah secara signifikan memperlambat langkah di mana negara itu mengakumulasi uranium yang diperkaya hampir pada tingkat senjata dan mencairkan sebagian persediaannya. Langkah itu dapat membantu meredakan ketegangan dengan AS dan menghidupkan kembali pembicaraan yang lebih luas mengenai program nuklir Iran.
“Tentu saja, kami akan menyambut setiap langkah yang dilakukan oleh Iran untuk benar-benar mengurangi ancaman nuklir yang meningkat sejak Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir Iran,” kata Blinken dalam konferensi pers, menyinggung keputusan mantan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari perjanjian itu tahun 2018.
Menurut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) 2015 antara Iran dan enam negara besar lainnya, Iran setuju untuk mengekang program nuklirnya untuk mempersulitnya membuat senjata atom – ambisi yang dibantahnya – dengan imbalan keringanan sanksi dari AS, Uni Eropa, dan PBB. (VOA)