George Yarangga Hadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah

SORONG, LELEMUKU.COM - Pj. Wali Kota Sorong, George Yarangga A.Pi., MM, hadir dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah. Ruang Rapat Wali Kota, Senin, (14/8/2023).

Diawali dengan penyampaian Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A., Ph. D, bahwa Inflasi pada bulan Juli 2023 (y-on-y) tingkat inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan, Inflasi Tahun ke Tahun (Juli 2023 terhadap Juli 2022) sebesar 3,08%, dan Inflasi Bulan ke Bulan (Juli 2023 terhadap Juni 2023) sebesar 0,21%.

Disampaikan juga oleh Amalia Adininggar Widyasanti selaku Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Indeks Perkembangan Harga M2 Agustus 2023, secara nasional, Jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan PH turun sekitar 1% dari minggu sebelumnya, penurunan IPH terjadi disebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Jumlah kab/kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif banyak.

Sambungnya, Plt. BPS, Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu Kedua Agustus 2023 adalah Cabe Rawit, Ikan Kembung, Telur Ayam Ras, dn Beras. Kemudian, Komoditas penyumbang utama Penurunan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu Kedua Agustus 2023 adalah Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Cabai Merah, dan Udang Basah.

Epi Sulandari, Pihak Perum BULOG juga menyampaikan, Sebaran Stok Komoditas Bulog (11 Agustus 2023), Stok 1.321.561 ton dengan CBP sebanyak 1.264.848 ton. Penambahan stok terus dilakukan baik dari produksi DN maupun beras impor yang mulai masuk. Penyebaran stok juga dilakukan untuk memenuhi gudang-gudang di seluruh Indonesia, sehingga BULOG siap untuk melaksanakan penugasan penyaluran CBP selanjutnya termasuk SPHP dan bantuan pangan tahap berikut.

Lanjutnya, Pihak Perum BULOG, Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Dari Sisi Suplai. Pengelolaan stok CBP yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok Pemerintah. Stok beras sejumlah 1.321.561 Ton terdiri dari PSO 1.264.848 Ton dan Kom 56.713 Ton. Kegiatan SPHP, Menambah pasokan beras ke pasar melalui kegiatan SPHP sehingga masyarakat mendapatkan pasokan beras pada harga jual maksimal yang bersubsidi. Realisasi SPHP sejumlah 689.769 Ton (57,48 % dari rencana SPHP Tahun 2023 sebanyak 1,2 juta ton). Penjualan Beras Komersial dan Pangan Lain Melakukan penjualan beras komersial dan pangan lain dengan tetap menjaga HET atau Harga Acuan Penjualan masing-masing pangan.

BULOG juga memiliki Keterlibatan dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) 2023. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaunching per tanggal 26 Juni 2023 menjadi gerakan kolaboratif semua stakeholder pangan terkait dalam upaya bersama mengendalikan inflasi pangan. BULOG terlibat di seluruh titik GPM dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan berbagai komoditas pangan : 34 Provinsi, 256.

Kabupaten/Kota (termasuk 90 Kab/Kota barometer inflasi) di beberapa daerah, BULOG bekerjasama juga sampai tingkat De/Kelurahan. BULOG juga berperan dalam kegiatan GPM 2023 dengan menyediakan komoditas pangan yang dikelola BULOG di seluruh Kanwil/Kancab dilaksanakannya GPM 2023 di 26 Kanwil dan 131 KC/KCP.

Dilanjutkan oleh Mendagri, Langkah Strategis dalam Mengantisipasi Ketersediaan Beras di Daerah, Monitoring ke Seluruh Daerah secara rutin Reguler setiap minggu (Agustus sd Akhir Oktober), Pertama, Perlu mengetahui/monitoring di daerah mana yang merupakan kantong- kantong/produksi beras yang mengalami kekeringan (kekurangan air) sehingga membuat produksi beras dalam negeri menurun/anjlok. Kedua, Perlu mengetahui monitoring daerah mana saja yang mengalami riskan kekurangan beras dan mengalami kenaikan harga beras. 

Kemudian, Perlu dilakukan intervensi terhadap daerah daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut, sehingga penangannya tidak "pukul rata" atau sama di setiap daerah (beras digelontorkan ke semua daerah). Apabila terdapat daerah dengan stok beras masih cukup, maka tidak perlu dilakukan intervensi.

"Kuncinya adalah pada Stok dan Monitoring" Perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat (Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Bapanas, dan Bulog) dan pemerintah daerah (Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, dan dinas terkait lainnya) segera melaporkan kondisi dan apabila terjadi kekurangan sehingga dapat segera diintervensi baik oleh daerah maupun oleh pusat. (DiskominfoSorong)