George Yarangga Sampaikan Empat Pesan pada Monitoring Meja Triwulan II

SORONG, LELEMUKU.COM - Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, A.Pi., M.M, melalui Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M, menyampaikan empat pesan penting terkait Monitoring Meja Triwulan II, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong, di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, M.M, Kamis (3/8/2023) pagi.

Keempat pesan tersebut adalah, pertama, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD, dan sumber-sumber dana lainnya.

Kedua, semua program kegiatan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan tidak melakukan utang. Ketiga, setiap pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat, dan keempat, bersama menjaga Kota Sorong jadi honai, rumah, dan istana bersama untuk mewujudkan Kota Sorong sebagai kota Beriman, Bersih Indah, Aman, dan Nyaman.

“Jumlah dana belanja langsung program dan kegiatan pembangunan tahun 2023, yang dikelola oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong sebesar  Rp552.668.657.652, dengan realisasi fisik sampai saat ini adalah 26%, dan realisasi keuangan baru 14,32% atau Rp79.142.438.435,” kata Pj. Sekda.

Berbagai kegiatan yang diprogramkan di tahun 2023 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  DBH migas, DBH non migas, DBH pajak dan bukan pajak pusat, serta pembiayaan.

Sambungnya, di tahun 2023, kegiatan pembangunan Kota Sorong meliputi bidang infrastruktur, bidang Kesehatan, Pendidikan, dan bidang ekonomi. Untuk presentasi capaian fisik, kegiatan fisik keuangan agar dapat memacu untuk berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan di Kota Sorong.

“Realisasi fisik kita baru sampai 26%. Ini masih sangat rendah, padahal saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Saya berharap pimpinan OPD dapat memperhatikan hal ini. Kendalanya di mana agar segera dipacu,” tandas Pj. Sekda.

Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap pimpinan OPD, sehingga pada monitoring meja nantinya, setiap OPD dapat menyampaikan kepada Bappeda kendala-kendala yang ditemui organisasinya, sesuai dengan bidang-bidang yang sudah dibagi dalam kegiatan tersebut.

“Apalagi dalam laporan realisasi keuangan kita baru 14,32%. Ini sangat-sangat jauh sekali. Untuk itu, hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi saya mohon bapak ibu jangan main-main soal ini. Tolong diseriusi,” tegas Pj. Sekda.

Harapannya, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sorong dapat mengikuti kegiatan monitoring meja, sehingga dapat diketahui permasalahannya, dan kemudian bersama-sama mencari jalan keluar. 

“Ini toh nanti akan menjadi laporan rumah besar kita. Laporan Pemerintah Kota Sorong juga baik, dan laporan keuangan kita juga akan baik,” tutup Pj. Sekda  sekaligus membuka kegiatan Monitoring Meja Triwulan II Tahun 2023 yang ditandai dengan penabuhan tifa.

Di waktu sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Yanne Yolanda Kareth, S.T melaporkan, setiap perencanaan harus diikuti dengan evaluasi dan pengendalian, untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor prioritas daerah.

 Tujuan kegiatan tersebut adalah, pertama, menyinkronkan antara perencanaan pelaksanaan pengendalian, maupun indikator capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui berbagai sumber dana.

Kedua, untuk mengetahui masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mendorong percepatan kegiatan pembangunan, dan ketiga, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pertanggungjawaban

Sesuai hasil pantauan di lapangan dan secara administrasi oleh OPD, maka perkembangan realisasi fisik dan keuangan yaitu, jumlah dana belanja langsung program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 sebesar Rp552.668.657.652, dengan realisasi fisik hingga saat ini sebesar 26%, dan realisasi keuangan 14,32% atau sebesar Rp79.142.438.435.

“Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan di Kota Sorong meliputi bidang infrastruktur, terdiri dari kegiatan pembangunan jalan dalam kota sebesar Rp28.452.106.342, dan pembangunan drainase sebesar Rp16.941.127”, rinci Ketua Panitia.

Lanjutnya, pembangunan spam jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan sebesar Rp1.199.999.100. Bidang kesehatan terdiri dari penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kota Sorong sebesar Rp50.718.827.080.

Pengadaan obat kesehatan Rp4.198.181.620 dan kegiatan pembangunan lainnya. Bidang pendidikan terdiri dari penambahan ruang kelas baru SD dan SMP Rp29.790.340.310. Sarana dan prasarana utilitas sekolah PAUD, SD, dan SMP sebesar 10Rp.846.716.040 dan kegiatan pembangunan lainnya. 

Bidang ekonomi terdiri dari pengembangan UMKM sebesar Rp5.321.770.700. Pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan atau TPI sebesar Rp2.873.440.000, serta Pengembangan objek wisata Rp2.809.149.919 dan kegiatan pembangunan lainnya. 

“Sumber pelaksanaan monitoring hari ini dibiayai dari DPA Bappeda, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2023,” lapor Ketua Panitia. (DiskominfoSorong)