Langgar Kode Etik Anggota Parlemen, Rishi Sunak Tuai Kecaman

LONDON, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak seharusnya mengumumkan saham istrinya di sebuah perusahaan yang mendapat keuntungan dari dana pemerintah, kata sebuah lembaga pengawas parlemen, Kamis (24/8).

Sunak bersumpah menjunjung “integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di setiap tingkatan” ketika ia mulai berkuasa, setelah masa jabatan Liz Truss yang singkat dan jabatan perdana menteri Boris Johnson yang dilanda skandal.

Namun dalam satu tahun masa jabatannya, ia telah menerima denda dari polisi karena tidak mengenakan sabuk pengaman, dan denda lainnya karena melanggar aturan lockdown akibat COVID-19 ketika ia menjadi menteri keuangan di bawah kepemimpinan Johnson.

Komisioner Etika Dewan Rakyat (majelis rendah parlemen) Daniel Greenberg memulai penyelidikan pada bulan April setelah menerima keluhan tentang pernyataan Sunak kepada sebuah komisi anggota parlemen senior pada bulan sebelumnya.

Sunak tidak menyebutkan kepada mereka dan dalam surat lanjutannya, bahwa istrinya, Akshata Murty, memiliki saham di sebuah perusahaan pengasuhan anak yang akan menerima tambahan dana pemerintah.

Ia mengatakan kepada Greenberg bahwa ia telah diberi tahu bahwa kepemilikan saham Murty "tidak memenuhi uji relevansi untuk diwajibkan dipublikasikan dalam Daftar Kepentingan Menteri."

Namun komisioner itu tidak setuju, dengan mengatakan bahwa "ini adalah kepentingan relevan yang seharusnya diumumkan" dan Sunak memiliki "kewajiban untuk memperbaiki catatan tersebut".

Kelalaian ini mungkin muncul karena kebingungan tentang apa yang diperlukan dan dilakukan “tanpa disengaja”, simpulnya.

Juru bicara perdana menteri mengatakan masalah ini telah diselesaikan. “Perdana Menteri menjalankan tanggung jawabnya dengan serius untuk mendaftarkan dan menyatakan semua kepentingan yang relevan,” tambahnya.

Selama berada di Departemen Keuangan, Sunak sempat dikritik setelah terungkap bahwa Murty, yang ayahnya ikut mendirikan raksasa IT India Infosys, memiliki status yang disebut "non-dom".

“Non-dom" adalah kependekan dari “Non-domiciled individual” atau "individu yang tidak berdomisili". Ini adalah istilah yang digunakan untuk penduduk Inggris yang rumah permanen, atau domisilinya, berada di luar Inggris. "Non-dom" adalah deskripsi status pajak, dan tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan, atau status kependudukan.

Itu berarti Murty tidak mengumumkan pendapatan dari dividennya di perusahaan tersebut untuk tujuan perpajakan Inggris. Murty kemudian mengatakan ia akan mendaftarkan dividennya setelah terjadi kehebohan itu.

Para kritikus, termasuk partai oposisi utama Partai Buruh, mengatakan Sunak, mantan bankir investasi kaya, tidak memahami kesulitan para pemilih biasa yang berusaha mengatasi kenaikan biaya hidup. (VOA)