Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dibebaskan dari 4 Tuduhan Korupsi

KUALA LUMPUR, LELEMUJU.COM - Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dibebaskan oleh pengadilan tinggi dari empat dakwaan korupsi pada hari Selasa (15/8), hanya beberapa hari setelah blok oposisinya memperluas pengaruhnya dalam pemilihan lokal.

Muhyiddin, 76 tahun, mengatakan pengadilan tinggi memutuskan mendukung permohonannya untuk membatalkan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaannya untuk menerima suap $50 juta untuk partainya, Partai Bersatu. Ia dikenai dakwaan itu pada bulan Maret dan masih menghadapi tiga tuduhan pencucian uang yang melibatkan dana total $43 juta.

"Sejak awal, saya telah mengatakan bahwa ini adalah tuduhan bermotif politik. Saya tidak melakukan kesalahan apa pun... dan hari ini terbukti bahwa ini adalah tuduhan palsu," katanya kepada wartawan di luar gedung pengadilan.

Pengacaranya, Hisyam Teh Poh Teik, mengatakan pengadilan setuju dengan pembelaan bahwa dakwaan itu cacat hukum dan tidak memiliki rincian tentang bagaimana pelanggaran dilakukan.

Dengan batalnya empat dakwaan utama, Teh mengatakan mereka yakin tiga dakwaan pencucian uang lainnya tidak akan berlaku. Dakwaan-dakwaan korupsi yang dihadapi Muhyiddin berkisar pada pemberian kontrak kepada kontraktor-kontraktor etnis Melayu tertentu dengan imbalan suap, dan menyetujui pengajuan banding oleh seorang taipan bisnis atas pembatalan pembebasan pajaknya.

Jaksa mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut.

Muhyiddin adalah mantan pemimpin kedua yang didakwa melakukan kejahatan setelah mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang menerima banyak dakwaan setelah kalah dalam Pemilihan Umum 2018. Najib memulai hukuman penjara 12 tahun pada tahun lalu setelah kalah dalam upaya banding terakhirnya dalam sidang pertama dari beberapa kasus korupsi.

Kemenangan hukum Muhyiddin terjadi hanya beberapa hari setelah pemilihan tingkat negara bagian yang diperebutkan dengan sengit mengembalikan status quo. Namun, blok nasionalis Melayunya, Perikatan Nasional (PN), yang mencakup partai Islam konservatif, semakin meluaskan pengaruhnya di antara mayoritas Melayu di negara itu sehingga memperdalam polarisasi etnis Malaysia.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak tuduhan bahwa dakwaan terhadap Muhyiddin bermotivasi politik dan menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara independen oleh lembaga antikorupsi.

Setelah mengambil alih kekuasaan pada November, Anwar memerintahkan peninjauan proyek-proyek pemerintah yang disetujui oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Muhyiddin dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Anwar mengatakan banyak proyek terlalu mahal dan diberikan tanpa tender.

Dua anggota senior Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin juga didakwa melakukan korupsi. KPK juga membekukan rekening partai Bersatu.

Anwar dan Muhyiddin kesulitan merebut jabatan perdana menteri setelah pemilihan umum yang digelar pada November menghasilkan parlemen dengan tanpa satupun partai yang meraih suara mayoritas. Blok PN Muhyiddin di luar dugaan sebetulnya menerima dukungan yang lebih kuat dari etnis Melayu, yang merupakan dua pertiga dari 33 juta penduduk Malaysia. Namun, raja kemudian menunjuk Anwar sebagai perdana menteri setelah ia membentuk pemerintahan persatuan dengan mantan-mantan saingannya. (VOA)