Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024-2026
Hal ini diungkapkan sekda Jayawijaya Thony M Mayor disela-sela kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Minggu (10/09/2023).
Menurutnya kondisi ini menunjukan kinerja pemerintah daerah yang berjalan cukup baik atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
“Ini hasil yang baik, tapi masih perlu terus ditingkatkan lagi mulai dari sisi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga penggunaan anggaran pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran," ungkapnya.
Menurutnya, pencapaian indeks pembangunan manusia di tahun 2022 sebesar 59,6 dari target 60,34 dengan rata-rata petumbuhan sebesar 1,20 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 di angka 4,97 persen, dan pada tahun 2020 minus 2,2 persen, yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19 namun pada tahun 2022 mencapai 8,62 persen .
Kata Sekda Thony M Mayor, angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional yaitu 5,31 persen namun masih dibawah Provinsi Papua 8,97 persen.
"Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup pesat. Selain itu angka kriminalitas di Kabupaten Jayawijaya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan dan faktor taraf kesejahtrahan," jelasnya.
Sementara faktor eksternal seperti pendidikan, pergaulan atau pengaruh lingkungan, perbedaan ideologi politik mentalitas yang labil dan sosioemosional serta hukum yang tak tegas.
“Melihat pencapaian kinerja dan memandang kondisi internal dan eksternal serta memperhatikan kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis internasional, nasional, regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan kabupaten Jayawijaya 2024-2026 yakni masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, masih rendahnya pendapatan masyarakat sehingga perlu meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat saat melaksanakan dan pasca pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah nanti.
"Tidak hanya itu kurang optimalnya tata kelola pemerintahan sebagai dampak pembentukan Provinsi Papua pegunungan sebagai daerah otonomi baru, masih kurang terpenuhinya kualitas infrastruktur penurunan kualitas lingkungan hidup serta terdapat potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya Mitigasi,"ungkap Sekda Jayawijaya.
Lanjut sekda Jayawijaya mengatakan bahwa untuk menindak lanjuti isu strategis tersebut dan dengan pembangunan serta arah kebijakan nasional yang menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Papua pegunungan maka ditetapkan Rancangan pembangunan daerah (RPD). (DiskominfoJayawijaya)