Perbaiki Pengelolaan Aset, Pemkot Teken MoU dengan KPKNL

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon, terkait penilaian hingga pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah (BMD).

Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena bersama Kepala KPKNL Ambon, Iwan Sitindaon, Senin (4/9/23) dalam apel pagi ASN di halaman parkir Balai Kota Ambon.

Momen penandatanganan tersebut juga turut disaksikan Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse bersama pimpinan OPD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, A.K. Susetyo Bayunanto, dan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, Bagong Iswanto.

Wattimena dalam arahannya, memberi apresiasi atas pelaksanaan MoU yang bertujuan memberbaiki pengelolaan aset milik pemerintah.

“Dengan kerjasama ini, kita bisa memperbaiki pengelolaan aset milik Pemkot agar  bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah,” katanya.

Dirinya berharap, kerjasama ini dapat meningkatkan seluruh tugas dan tanggung terkait dengan kewajiban pemkot kepada negara tetapi juga membantu jajaran kementerian keuangan untuk bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya.

Senada, Kepala KPKNL Ambon dalam sambutannya menyatakan. MoU ini bertujuan untuk memperbaiki penatausahaan aset, yang ditenggarai menjadi penyebab Pemkot tidak berhasil meraih opini WTP oleh BPK RI.

“BPK RI perwakilan Maluku tidak menyatakan pendapat terhadap Laporan Keuangan Pemkot Ambon 2022, karena masih terdapat permasalahan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, salah satunya permasalahan berupa keberadaan aset yang tidak jelas, penyusutan aset tetap, dan penatausahaan ase  pada masing-masing OPD,” beber Iwan.

Diakuinya, selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan RI di Maluku, pihaknya memberikan jasa pelayanan penilaian BMD dalam hal ini pemanfaatan dalam bentuk sewa, kerjasama, serta  pemindahtanganan dalam hal penjualan melalui mekanisme lelang.

“Diharapkan dengan penandatanganan MoU dapat memperbaiki penatausahaan aset dalam APBD 2023 sehingga nantinya Pemkot Ambon meraih opini WTP,”tandasnya.

Selain penandatanganan MoU pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat Semester I tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Apries B. Gaspersz, bersama kepala KPP Pratama Ambon dan Kepala KPPN.

Disamping itu, dilakukan penyerahan Rekomendasi Wali Kota Ambon kepada perwakilan masyarakat yang menempati tanah milik Pemkot Ambon diatas sertifikat HPL Nomor 01, yang terletak di RT 001/RW 001 Desa Nania , Kecamatan teluk Ambon.

Diketahui pemberian rekomendasi Wali Kota ini merupakan langkah awal upaya pemanfaatan aset milik daerah sesuai arahan BPK dan KPK serta amanat perundang – undangan. (DiskominfoAmbon)