Septinus Lobat Ikut Rapat Pengendalian Inflasi Kota Sorong

SORONG, LELEMUKU.COM - Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Ruang Anggrek Lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (31/8/2023) sore hari.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, pada bulan Juli 2023, inflasi di Indonesia sangat terkendali, yaitu diangka 3,08% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,24. Ini merupakan angka yang sangat baik , karena harga barang dan jasa dapat dikendalikan.

“Kalau kita bandingkan dengan Argentina inflasinya mencapai 113%. Ini pertumbuhan ekonomi berapapun tetap tekor. Turki 47%, India 7,4%, Uni Eropa 5,3%, Amerika 3,2%, dan Indonesia  3,08%. Jadi inflasi ini penting. Percuma pertumbuhan ekonominya 5% tapi inflasinya 9%, tekor namanya,” tandas Presiden.

Menurutnya, hal itu didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, yang berusaha untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, di negara manapun, pengendalian inflasi biasanya hanya dilakukan dari bank sentralnya, seperti di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia.

“Sehingga perlu saya ingatkan untuk urusan beras, tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Dicek betul ada kenaikan atau tidak. Memang saya lihat mungkin 5 sampai 6%, tapi tetap harus diwaspadai. Saya senang karena stok di Bulog yang biasanya 1,2 ton, kini sudah ada 1,6 juta ton,” kata Presiden.

Selain 1,6 juta ton dari stok dimiliki, 400.000 ton masih dalam perjalanan. Stok ini digunakan untuk mengendalikan harga. Disampaikan juga, mulai awal bulan September, Bulog akan secepatnya mendistribusikan bantuan pangan beras. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras. 

Pendistribusian ini juga seperti semi operasi pasar, sehingga setiap bulan akan didistribusikan 210.000 ton selama 3 bulan yaitu, September, Oktober, dan November, yang akan diberikan kepada  21,3 juta penerima manfaat. 

“Tolong, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harga masih naik juga, bapak ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar, sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik,” ujar Presiden.

Masih di tempat yang sama pada waktu sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, S.E., M.Sc., Ph.D dalam laporannya menyampaikan tiga point penting yaitu, pertama, indeks harga konsumen turun lebih cepat, dan telah kembali pada sasarannya 3 plus minus 1%.

Pada bulan Juli 2023, inflasi turun dari angka 5,51% menjadi 3,08 persen (year on year), dan angka ini termasuk salah satu angka terendah di dunia. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok, yaitu inflasi inti harga pangan yang bergejolak, maupun harga yang diatur oleh pemerintah.

“Seluruh wilayah juga mencatat penurunan inflasi dan telah berada dalam sasaran inflasi nasional. Pencapaian ini adalah hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan daerah,” ungkap Gubernur BI.

Kedua, sambungnya,  Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah. Kebijakan moneter secara konsisten dan antisipatif, diarahkan proses untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

“Ketiga, kami memperkirakan inflasi tahun 2024 akan terkendali dalam kisaran sasaran yang menurun, menjadi 2 setengah plus minus 1 persen. Tentunya ini perlu dibarengi dengan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Airlangga Hartarto melaporkan, inflasi pangan terkendali dengan kerja sama Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri, melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) nasional yang dilakukan sepanjang tahun di berbagai daerah.

Kebijakan 4K, Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, juga disertai kebijakan fiskal moneter dan sektor riil. Hal ini memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran. 

“Dari segi sinergi antar Kementerian di tingkat pusat sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi belanja Kementerian lembaga yang mendukung pengendalian inflasi mencapai 47,03 triliun, atau 37,12% dari total Pagu 126,68 triliun,” urai Menko Perekonomian.

Lanjutnya, sesuai dengan Permendagri, pemerintah daerah juga diamanatkan mengalokasikan APBD untuk pengendalian inflasi, untuk menggunakan belanja tak terduga guna pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Beberapa pelajaran yang kita dapat didalam pengendalian inflasi yaitu, pertama, sinergi kerjasama Kementerian lembaga dan daerah semakin kuat. Kedua, kerjasama perdagangan antar daerah di tahun 2023 tercatat 171 daerah. 

Ketiga, integrasi hulu hilir pemanfaatan teknologi, dan keempat, data secara akurat dan online melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Diakuinya, kinerja 

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak lepas dari keandalan personel dan inovasi program, serta dukungan daerah. 

“Dan hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi TPID Award, dan ini diberi insentif oleh ibu Menteri Keuangan sebesar 1 triliun,” tutup Menko Perekonomian.

 Berikut daftar provinsi, kota dan kabupaten yang mendapatkan TPID Award dari sisi prestasi dan terbaik:

𝐓𝐏𝐈𝐃 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐

1. Sumatera, TPID Kabupaten Tanah Datar

2. Jawa Bali, TPID Kabupaten Tasikmalaya

3. Kalimantan, TPID Kabupaten Landak

4. Sulawesi, TPID Kabupaten Minahasa

5. Nusa Tenggara, Maluku, Papua, TPID Kabupaten Sabu Raijua

𝐓𝐏𝐈𝐃 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟐

1. Sumatera, TPID Kota Palembang

2. Jawa Bali, TPID Kabupaten Banyuwangi

3. Kalimantan, TPID Kota Tarakan

4. Sulawesi, TPID Kabupaten Bone

5. Nusa Tenggara, Maluku, Papua, TPID Kota Kupang

𝐓𝐏𝐈𝐃 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟐

1. Sumatera, TPID Provinsi Bengkulu

2. Jawa Bali, TPID Provinsi DKI Jakarta 

3. Kalimantan, TPID Provinsi Kalimantan Selatan

4. Sulawesi, TPID Provinsi Sulawesi Selatan

5. Nusa Tenggara, Maluku, Papua, TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur. (DiskominfoSorong)