Anggota DPR AS Lakukan Pemungutan Suara Memecat Kevin McCarthy dari Kursi Ketua

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, melalui pemungutan suara, para anggota DPR pada hari Selasa (3/10) memilih untuk memecat Ketua DPR AS Kevin McCarthy.

McCarthy, politisi Partai Republik, dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR melalui pemungutan suara dengan hasil 216-210. Pemungutan suara itu dipicu oleh tentangan dari anggota partainya sendiri.

Anggota DPR dari Partai Republik Matt Gaetz mengajukan mosi pengosongan jabatan pada hari Senin (2/10) untuk mencopot McCarthy, karena merasa frustrasi akan kepemimpinan McCarthy setelah sang ketua DPR gagal menggolkan RUU anggaran yang sesuai dengan prioritas kubu konservatif pekan lalu.

Mayoritas tipis Partai Republik di DPR membuat Gaetz hanya memerlukan segelintir anggota Partai Republik yang sepemikiran dengannya untuk bersama-sama Partai Demokrat mencopot McCarthy. Mayoritas anggota dari Partai Republik memilih mempertahankan McCarthy di kursi ketua.

“Berpikirlah baik-baik sebelum Anda menjerumuskan kita ke dalam kekacauan, karena ke sanalah kita menuju jika kita mengosongkan jabatan ketua DPR,” kata Tom Cole, anggota DPR dari Partai Republik, di DPR hari Selasa.

Gaetz menanggapinya dengan mengatakan, “Saya tidak menganggap mencopot Kevin McCarthy sebagai kekacauan. Saya rasa utang sebesar $33 triliun yang jadi kekacauan. Saya rasa menghadapi defisit tahunan sebesar $2,2 triliun adalah kekacauan. Menurut saya tidak menggolkan RUU anggaran per subyeklah yang jadi kekacauan.”

Beberapa politisi Partai Republik juga mengungkapkan rasa frustrasi mereka terkait kesepakatan yang dibuat McCarthy dengan Presiden Joe Biden awal tahun ini untuk membatasi tingkat belanja negara dengan imbalan menaikkan plafon utang.

Sebelumnya, tidak pernah ada ketua DPR AS yang dicopot dari jabatannya.

“Jika saya menghitung berapa kali seseorang ingin menjatuhkan saya, saya pasti sudah keok sejak lama,” kata McCarthy kepada wartawan Selasa pagi, sebelum pemungutan suara.

Sementara menyangkut negosiasi untuk mencegah terjadinya penghentian operasi pemerintahan federal (government shutdown), dengan mayoritas tipis yang dimiliki Partai Republik, Partai Demokrat memiliki cukup suara untuk memengaruhi hasil pemungutan suara untuk mencopot McCarthy.

Dalam surat yang dikirim kepada para anggota dari Partai Demokrat Selasa pagi, Pemimpin Partai Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries mendesak kaukusnya untuk mencopot McCarthy dari kursi ketua DPR.

“Partai Demokrat di DPR tetap bersedia berkompromi untuk mencapai jalan yang cerah ke depan. Sayangnya, rekan-rekan kita dari kubu ekstrem Partai Republik tidak menunjukkan niat yang sama. Sekarang merupakan tanggung jawab anggota Partai Republik untuk mengakhiri Perang Saudara Partai Republik di DPR,” kata Jeffries dalam surat itu.

Pemungutan suara untuk mencopot McCarthy hanya memerlukan suara mayoritas sederhana di DPR AS yang beranggotakan 435 orang. Partai Republik memegang mayoritas tipis dengan perbandingan jumlah kursi 221-212 terhadap Partai Demokrat.

Senin (2/10) malam, McCarthy berbicara kepada Jeffries. Ia mengatakan, “Kalian lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan. Saya mengerti politik. Saya tahu sikap semua orang. Saya benar-benar percaya pada institusi DPR – jika Anda mencopot seorang ketua yang didukung 99% konferensinya, yang berhasil mempertahankan operasi pemerintahan dan menggaji tentara, saya rasa kita berada dalam posisi yang sangat buruk untuk mengelola Kongres.”

Mosi pengosongan jabatan diajukan Gaetz beberapa hari setelah McCarthy mengandalkan dukungan dari Partai Demokrat untuk menggolkan RUU anggaran sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan.

McCarthy sendiri menjadi ketua DPR Januari lalu setelah melalui beronde-ronde pemungutan suara karena menghadapi tentangan dari Gaetz dan anggota Partai Republik yang lain. Salah satu konsesi yang diberikan McCarthy kepada penentangnya di kubu Republik agar ia mendapat dukungan untuk menjadi ketua DPR adalah mengizinkan anggota mana pun untuk mengajukan mosi pengosongan jabatan apabila mereka ingin melakukannya. (VOA)