AS Umumkan Bantuan Darurat untuk Korban Gempa Afghanistan
pada tanggal
14 Oktober 2023
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), telah mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai $12 juta untuk membantu para korban gempa bumi mematikan yang selama seminggu telah berulang kali terjadi di Afghanistan barat.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis (12/10), USAID mengatakan pendanaan tersebut akan mendukung lembaga-lembaga mitranya untuk menjangkau warga Afghanistan yang terkena dampak gempa dengan pasokan yang sangat dibutuhkan, termasuk peralatan penampungan darurat, bahan memasak dan pengumpulan air, selimut, lampu tenaga surya, pakaian, dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya.
Pemerintah Taliban dan PBB mengatakan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan banyak lagi yang terluka sejak gempa pertama berkekuatan 6,3 pada skala Richter mengguncang Herat dan sekitarnya pada hari Sabtu (7/10).
“Kami berduka atas hilangnya nyawa akibat gempa bumi ini dan berdiri teguh bersama rakyat Afghanistan saat mereka pulih dari krisis ini,” kata Tom West, utusan khusus AS untuk Afghanistan, dalam sebuah unggahan di situs media sosial X, mengenai rincian bantuan USAID tersebut.
Amerika Serikat adalah satu-satunya donor kemanusiaan terbesar di Afghanistan, memberikan hampir $2 miliar bantuan kemanusiaan untuk warga Afghanistan sejak pertengahan Agustus 2021 ketika Taliban merebut kekuasaan dan semua pasukan internasional pimpinan AS mundur, yang berakhir setelah hampir 20 tahun kehadirannya di di negara itu.
Para pejabat Taliban mengatakan negara-negara tetangga Afghanistan dan negara-negara regional, termasuk Tiongkok, Iran, Turki, dan Arab Saudi, telah mengirimkan bantuan mendesak dan menjanjikan sumbangan uang tunai untuk membantu Taliban. Zona bencana terletak di dekat perbatasan negara dengan Iran.
Namun, Taliban menolak menerima bantuan dari Pakistan, pendukung lama mereka, dengan alasan apa yang mereka katakan sebagai unggahan “tidak bertanggung jawab” di media sosial yang dibuat oleh pemimpin negara tetangga tersebut. (VOA)