Eltinus Omaleng Hadiri Rakornas P2DD Tahun 2023
Berdasarkan rilis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada rakornas tersebut, Wakil Presiden, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
"Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Indikator ekonomi Indonesia yang masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik di tengah kekhawatiran risiko resesi global, dimana perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen, merupakan hasil kerja keras serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan penuh seluruh masyarakat.
Untuk itu, Wapres Ma'ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU, selaku Ketua Satgas P2DD memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
"Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sampai dengan Agustus 2023, 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking, namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS.
Menko Airlangga pun menekankan pentingnya peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD.
Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., hadir pula dalam rakornas. Seperti dikutip dari seputarpapua.com, ia menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah mulai diterapkan di Mimika, diantaranya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis aplikasi seperti GoPay, mobile banking hingga QRIS.
Menurut Bupati Mimika, implementasi digitalisasi ini berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan.
"Itu bisa tergambar dari APBD Mimika yang bisa mencapai Rp7 triliun. Itu karena upaya kita dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya. (DiskominfoMimika)