Inilah Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bakal Calon presiden dan Wakil Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD) resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat pada Kamis, 19 Oktober 2023. 

Selain PDIP, pasangan ini telah didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo. 

Profil Ganjar - Mahfud

Ganjar Pranowo adalah seorang politisi yang  lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Ganjar Pranowo memulai karier politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah pada tahun 2000. Ia kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada tahun 2014, Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia memenangkan pemilihan umum dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, hingga tahun 2022.

Sementara Mahfud MD adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi yang lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 1957.

Mahfud MD menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, dan meraih gelar doktor pada tahun 1993.

Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Mahfud MD menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ia juga aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode 1999-2004.

Pada tahun 2000, Mahfud MD diangkat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

Pada tahun 2003, Mahfud MD terpilih menjadi hakim konstitusi Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai hakim konstitusi hingga tahun 2013. Selama menjabat sebagai hakim konstitusi, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang kritis dan berani. Ia kerap memberikan putusan yang kontroversial, tetapi juga adil dan berpihak pada rakyat.

Pada tahun 2019, Mahfud MD diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Ia menjabat sebagai Menkopolhukam hingga saat ini.

Keduanya dikenal sebagai sosok yang merakyat dan dekat dengan masyarakat. Juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas.

Visi - Misi  Ganjar - Mahfud

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Mahmodin akan menghadapi persaingan ketat dari pasangan lain, seperti pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

Ganjar mengatakan momentum pendaftaran Pilpres ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi tentang nasib rakyat, anak-anak yang memerlukan akses pendidikan, kelompok perempuan yang memerlukan tindakan khusus, dan para penyandang disabilitas yang memerlukan kesetaraan.

 

"Kami berdua ingin menekankan ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud Md., ini bukan cerita tentang kekuasaan. Ini tentang kita, itu tentang Indonesia," kata Ganjar.

Ganjat mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang baik, bersih, dan antikorupsi. "Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk antikorupsi," kata Ganjar.

Ia menjelaskan poin penting visi misi pencalonannya bersama calon wakil presiden Mahfud Md, sebagai spirit membangun Indonesia. 

Pembangunan itu, kata dia, akan dilakukan dengan cepat. Andai terpilih menjadi presiden, Ganjar dan Mahfud berjanji melanjutkan program pemerintah yang baik, memperbaiki yang kurang baik, dan meninggalkan yang tidak baik.

"Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini, yang baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggalkan. Kita dapat membawa Indoensia maju lebih lincah lagi," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, ada banyak isu yang harus menjadi perhatian dia dan Mahfud, seperti transisi energi dan hilirisasi program yang harus dituntaskan. Dan ada problem politik pangan yang harus kita pegang kedaulatannya," katanya.

Selain kedaulatan pangan, Ganjar menjelaskan soal fakir miskin dan anak terlantar yang membutuhkan akses untuk diperhatikan. Dia juga menjanjikan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta program pembangunan berbasis digital. 

"Mencegah korupsi menjadi poin penting kami berdua. Dari beberapa dokumen, ada visi misi program yang sudah kami uraikan, masyarakat akan bisa membacanya dengan sangat mudah," ucapnya.

Ganjar Pranowo menanggapi soal perbedaan narasi visi misi yang ia tawarkan dibanding Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ganjar menyebut visi misi yang ia dan calon wakil presiden Mahfud bawa "Menuju Indonesia Unggul'.

"Iya, biar progresifitasnya terlihat betul," kata Ganjar ketika ditanya soal perbedaan dengan narasi Indonesia Maju.

Visi lengkap Ganjar adalah "Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari", selengkapnya bisa dilihat di laman visi misi Ganjar Mahfud. Ini ditunjang 8 misi, yang dinamai 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pertama mempercepat pembangunan manusia Indonesia Unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; 

Kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari; 

Ketiga, mempercepat pembangunan Ekonomi Berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah; 

Keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; 

Kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional.

Keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru; 

Ketujuh, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional; 

Kedelapan, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang Lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. (Albert Batlayeri)