Jhon Richard Banua Tanggapi Aksi Protes Tenaga Guru di Jayawijaya

WAMENA, LELEMUKU.COM - Menanggapi aksi protes yang dilakukan tenaga guru di Kabupaten Jayawijaya hingga berujung terganggungnya proses belajar mengajar, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya gelar pertemuan bersama seluruh guru di Jayawijaya.

Pertemuan yang berlangsung di gedung Basda Yapis Wamena, Rabu (04/10/2023) dipimpin langsung Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, S.E., M.Si.

Usai pertemuan kepada wartawan Bupati Jhon Richard Banua, S.E., M.Si mengatakan bahwa “DANA Dinas Pendidikan ada pada kas daerah hanya penyerapan yang masih rendah”.

"Dinas Pendidikan itu dananya ada hanya saja, penyerapannya yang masih rendah. Sebenarnya masalah di Dinas Pendidikan tidak rumit karena dananya ada dalam rekening kas daerah, yang menjadi masalah adalah penyerapannya dari sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan yang masih minim mengajukan permintaan kepada keuangan,” kata Bupati.

Ia juga menjelaskan bahwasannya Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) sama dengan Insentif. TPP  dibayarkan dari sumber dana DAU sehingga semua guru bisa dibayarkan, kalau pembayaran menggunakan Dana Otsus maka  hanya guru OAP saja yang menerima .

 “Jika otsus digunakan untuk membayar TPP maka guru Non OAP tidak akan mendapat tunjangan tersebut, sehingga pembayaran TPP ini menggunakan dana DAU dan syarat pembayaran itu adalah wajib mengisi lembar kerja dan absensi, ini  perlu diperhatiakan oleh para guru karena diminta oleh pusat,” jelas Bupati selanjutnya.

Sementara untuk tunjangan sertifikasi guru, kata Bupati Jayawijaya bahwa sumber dananya dari pusat yang langsung masuk ke rekening para guru.

Terkait ini Pemda Jayawijaya berupaya untuk mendapatkan sertifikasi guru harus sarjana, dan untuk Jayawijaya sudah ada 50an guru yang sudah wisuda S1.

“Tidak usah bapak/ibu kuliah seperti kemarin-kemarin harus ke Jayapura dan kalau ada guru yang tinggal 3 tahun mengabdi ini tidak bisa lagi untuk dikuliahkan sebab kalau wisuda langsung pensiun, sehingga kami minta kepada UNCEN untuk memberikan satu toleransi bagi sisa guru yang belum S1 untuk berkuliah tetap di Wamena,”

Sementara untuk dana Bosda kata Bupati dirinya merasa menyesal karena tak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bupati, yang mana dana Bosda diharapkan dapat melengkapi membantu melengkapi dan BOS.

"BOSDA itu bagaimana melakukan pendidikan gratis supaya anak-anak ini tak membayar SPP. Maksudnya dana BOS berapa yang digelontorkan kepada sekolah kalau ada kekurangannya ditutupi oleh BOSDA ini yang dirumuskan, tapi dari SPJ BOSDA digunakan untuk hal lain seperti beli BBM, Beli Gula Beli Kopi,” tutupnya. (DiskominfoJayawijaya)