Partai Ummat Tekankan Pentingnya Kedaulatan Digital dalam Agenda Politik

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Partai Ummat mengambil sikap unik dalam menggarap agenda politiknya dengan memfokuskan pada isu kedaulatan digital yang dianggap sebagai aspek yang sama pentingnya dengan isu-isu tradisional seperti korupsi, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menegaskan bahwa era digitalisasi telah memasuki tahap yang kritis. Dalam era ini, data yang tersebar di internet dianggap sebagian besar sebagai harta yang setara dengan minyak bumi, dan kontrol atas data tersebut menjadi esensi bagi kedaulatan digital.

Ridho Rahmadi kepada Kompas.com, mengutip definisi peneliti Julia Pohle dan Thorsten Thiel yang mendefinisikan kedaulatan digital sebagai konsep untuk menegaskan kembali otoritas negara terhadap internet, melindungi warga dan bisnis dari berbagai tantangan di dunia digital. Kedaulatan digital mencakup kemampuan negara dan warganya untuk memiliki kontrol dan kemandirian atas data dan aktivitas mereka di dunia digital.

Lebih lanjut, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan digital adalah upaya untuk mengendalikan berbagai aspek digital seperti data, software, standar dan protokol, proses, hardware, layanan, dan infrastruktur digital. Tanpa kemandirian digital, suatu negara dapat menjadi sangat rentan dan bergantung pada pihak lain, bahkan dikuasai oleh pihak-pihak asing yang memiliki kontrol atas infrastruktur digital.

Ridho juga menekankan bahwa kedaulatan digital tidak hanya tentang melindungi masyarakat dari ancaman asing, melainkan juga tentang menjaga moralitas dan integritas masyarakat di dunia maya. Digitalisasi, sambil membawa manfaat positif bagi masyarakat, juga membawa dampak buruk seperti hilangnya norma sosial dan maraknya konten negatif seperti pornografi dan judi online.

Kedaulatan digital dapat memungkinkan negara untuk mengontrol dan memantau dengan lebih baik konten yang beredar di dunia maya. Untuk mencapai hal ini, Ridho mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, dalam menciptakan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi tentang kehidupan digital, termasuk kedaulatan dan keamanan digital.

Partai Ummat juga menganggap isu kedaulatan digital sebagai strategi untuk membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda, yang saat ini mendominasi populasi di Indonesia. Dengan menghubungkan isu kedaulatan digital dengan kehidupan sehari-hari generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi digital, diharapkan mereka akan lebih peduli terhadap politik sebagai sarana untuk membangun negara, termasuk dalam konteks kedaulatan digital. (Gilang)