Mike Jhonson Ungkap Upaya Mencegah Pemerintah 'Shutdown'

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR) Mike Johnson mengumumkan kebijakan anggaran sementara yang diusulkan oleh Partai Republik pada Sabtu (11/11). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penghentian kegiatan pemerintahan (government shutdown). Namun langkah tersebut ditentang dari sejumlah anggota kongres dari kedua partai.

“Resolusi dua langkah yang berkelanjutan ini merupakan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk menempatkan anggota DPR dari Partai Republik pada posisi terbaik untuk memperjuangkan kemenangan konservatif,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan.

DPR dan Senat yang dipimpin Partai Demokrat harus menyepakati rancangan anggaran belanja yang dapat ditandatangani oleh Presiden Joe Biden menjadi undang-undang pada 17 November. Jika tidak, Pemerintah AS berisiko mengalami penutupan sebagian operasinya untuk keempat kalinya dalam satu dekade.

Dan sebagai dampaknya, taman-taman nasional akan ditutup, dan pembayaran gaji sebanyak 4 juta pekerja federal akan terganggu. Selain itu sejumlah aktivitas, mulai dari pengawasan keuangan hingga penelitian ilmiah, juga akan terdampak.

Tidak seperti rancangan undang-undang (RUU) anggaran sementara (continuing resolutions/CR) yang mendanai lembaga-lembaga federal untuk jangka waktu tertentu, RUU anggaran sementara yang diumumkan oleh Johnson akan mendanai beberapa bagian pemerintahan hingga 19 Januari dan yang lainnya hingga 2 Februari. Anggota DPR dari Partai Republik berharap dapat meloloskan RUU tersebut pada Selasa (14/11).

RUU itu mengemuka sehari setelah Moody's, lembaga pemeringkat kredit besar terakhir yang mempertahankan peringkat teratas "AAA" pada pemerintah AS, menurunkan prospek kredit negara tersebut menjadi "negatif" dari "stabil.” Lembaga tersebut mengatakan penurunan peringkat tersebut didorong oleh polarisasi politik di Kongres mengenai belanja negara merupakan ancaman terhadap kesehatan fiskal negara.

Johnson, pemimpin Partai Republik di Kongres, tampaknya berusaha meraih dua faksi Republik di Dewan Perwakilan yang berseteru. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok garis keras yang menginginkan undang-undang dengan beberapa tanggal akhir; dan kelompok sentris yang mendukung tindakan sementara "bersih" tanpa pemotongan belanja dan ketentuan kebijakan konservatif yang ditolak oleh Demokrat. (VOA)