PBB Dorong Reformasi Sistem Keuangan untuk Bantu Negara-negara Termiskin

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (7/11) menyerukan perombakan signifikan terhadap sistem keuangan global untuk membantu negara-negara termiskin di dunia dan kesulitan mereka untuk mengejar “kesenjangan keuangan yang sangat besar”.

Sebuah laporan dari Konferensi PBB tentang Perdagangan, Investasi dan Pembangunan (UNCTAD) menyoroti bagaimana berbagai krisis, mulai dari pandemi COVID hingga lonjakan inflasi, dan menurunnya investasi asing langsung (FDI) telah berdampak sangat buruk pada negara-negara miskin.

Sebanyak 46 negara yang disebut sebagai negara kurang berkembang, atau LDC, mengalami perlambatan ekonomi yang tajam pada tahun-tahun pertama pandemi ini, sehingga pertumbuhan per kapita gabungan mereka tahun ini berada di bawah target 16 persen, kata UNCTAD.

Sebagai konsekuensi dari perlambatan ekonomi, 15 juta orang lagi terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem, kata laporan tersebut.

Pada saat yang sama, negara-negara LDC menghadapi krisis utang yang sangat besar, mengeluarkan $27 miliar pada tahun 2021 untuk membayar utang tersebut, naik 37 persen dari tahun sebelumnya, kata UNCTAD.

Negara-negara tersebut saat ini membelanjakan hampir dua kali lipat lebih banyak untuk membayar utang mereka dibandingkan untuk layanan kesehatan.

"Negara-negara LDC berada dalam situasi putus asa,” kata Ketua UNCTAD Rebeca Grynspan kepada wartawan di Jenewa. Ia memperingatkan bahwa mereka “berada di jurang fiskal”.

Menghadapi tantangan besar seperti itu, badan PBB tersebut memperingatkan bahwa negara-negara berkembang masih jauh dari mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada batas waktu tahun 2030, sebagaimana disepakati oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015.

Saat ini, negara-negara tersebut “menghadapi kesenjangan pendanaan tahunan sebesar $100 miliar untuk memenuhi kebutuhan transisi SDG mereka,” kata Grynspan, seraya memperingatkan bahwa “tenggatnya hampir habis”.

Meskipun negara-negara tersebut perlu berbuat lebih banyak untuk memobilisasi sumber daya dalam negeri, ia menekankan bahwa mereka “membutuhkan sejumlah besar sumber daya dari luar negeri”, dan memperingatkan bahwa sistem keuangan internasional yang ada saat ini tidak mampu membantu.

“Kesenjangan dalam struktur keuangan internasional, janji-janji yang tidak terpenuhi mengenai pendanaan iklim, dan suara negara-negara berkembang yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan keuangan menekankan disonansi sistemik,” katanya.

Ada seruan yang semakin besar dari negara-negara berkembang dan negara-negara lain untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional dan cara lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dalam memberikan dukungan.

Namun Grynspan menekankan bahwa "proses pengambilan keputusan utama mengenai lembaga-lembaga tersebut, peraturan dan prosedur yang mengatur keuangan internasional umumnya tidak cukup mempertimbangkan kepentingan negara-negara LDC."

Ini karena “pengaruh ekonomi dan politik negara-negara ini terbatas,” katanya.

Grynspan mengatakan bahwa negara-negara berkembang, yang total populasinya berjumlah satu miliar, hanya mempunyai empat persen hak suara di Bank Dunia.

Negara-negara ini menerima kurang dari 2,5 persen dari alokasi umum Hak Penarikan Khusus IMF, sejenis mata uang cadangan.

Jika distribusi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk maka mereka akan menerima lebih dari 12 persen.

Laporan UNCTAD menyerukan masyarakat internasional untuk menyediakan dana hibah dan pinjaman berbiaya rendah dalam jumlah yang jauh lebih besar kepada negara-negara LDC dengan persyaratan yang sangat lunak sehingga tidak akan menambah krisis utang yang sudah parah di negara-negara tersebut.

UNCTAD juga mengatakan bahwa peluncuran dana kerugian dan kerusakan mendatang, yang akan memberi kompensasi kepada negara-negara termiskin dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terbukti sangat membantu.

Ini “bisa menjadi hal yang sangat menentukan dan berpengaruh bagi negara-negara berkembang,” kata Grynspan. (VOA)