Tiga Capres Adu Gagasan dalam Debat Pertama Pemilu 2024

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa malam (12/12) menggelar debat perdana calon presiden. Ketiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beradu gagasan soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Debat pertama dari lima debat menjelang pemilu bulan Februari 2024 berlangsung ketika Menteri Pertahanan dan mantan jenderal Prabowo Subianto mengukuhkan keunggulan 20 poin dalam jajak-jajak pendapat.

Prabowo bersaing dengan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Menteri Pendidikan dan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Debat ini berlangsung setelah Mahkamah Konstitusi Indonesia baru-baru ini mengubah persyaratan usia bagi para kandidat, sehingga memungkinkan putra Presiden Joko Widodo yang berusia 36 tahun untuk bergabung dengan Prabowo sebagai pasangannya.

Keputusan tersebut memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan kembalinya nepotisme dan politik patronase yang menjadi ciri pemerintahan mantan presiden Suharto, yang digulingkan pada tahun 1998 setelah puluhan tahun berkuasa.

Pertanyaan pertama yang mengemuka dalam sesi debat adalah terkait strategi capres atas isu Papua di mana aksi kekerasan berkelindan dengan persoalan HAM masa lalu yang belum terselesaikan.

Prabowo Subianto, capres nomor urut dua, mengakui persoalan Papua “rumit” karena masalah separatisme. Kelompok separatis, ujarnya, telah mulai meneror warga sipil. Ketua Umum Partai Gerindra juga menyinggung campur tangan asing di ujung timur Indonesia itu, meski tidak merinci pihak asing yang dimaksudnya.

Prabowo: Jokowi Paling Berhasil Meningkatkan Ekonomi Papua, BPS: Angka Kemiskinan di Papua Tertinggi di Indonesia

Untuk itu Prabowo mengatakan, “Rencana pertama tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat dan juga mempercepat pembangunan ekonomi.” Ia menyebut peran besar Presiden Joko Widodo, yang menurutnya merupakan presiden Indonesia yang paling sering ke Papua dan berhasil meningkatkan perekonomian di daerah itu.

Meskipun demikian data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Papua pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,03%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah yang terendah di Indonesia.

Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar Pranowo menyatakan “Tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu,” ujarnya.

Sementara Anies Baswedan menilai persoalan di Bumi Cenderawasih itu bukan kekerasan tetapi tidak adanya ketidakadilan. “Jadi caranya bagaimana, satu, atasi semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi hingga tuntas. Kedua, cegah terjadinya pengulangan (pelanggaran HAM) dengan memastikan bahwa semua yang bekerja di Papua memahami yang harus dihadirkan, yaitu bukan tidak adanya kekerasan tetapi keadilan. Ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif,” jelasnya.

Kontroversi Putusan MK Ikut Warnai Debat

Debat perdana yang dihadiri oleh puluhan tokoh inti pendukung masing-masing capres-cawapres itu juga diwarnai dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang mengubah syarat menjadi capres dan cawapres. Dengan tidak menyebut nama, Anies Baswedan menyinggung privilese yang didapat salah seorang generasi milenial akibat putusan Mahkamah Agung itu.

“Kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi cawapres, tetapi ada ribuan milenial dan Gen Z yang peduli pada anak bangsa dan termajinalkan kerika mereka mengungkapkan pendapat ketika mengkritik pemerintah justru sering dihadapi kekerasan, benturan dan bahkan gas air mata,” tegasnya.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap putusan itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menemukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil calon presiden. Untuk itu MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua badan legislatif tertinggi itu.

Firman Noor mengatakan meskipun akan membutuhkan waktu lama, untuk memperbaiki kepercayaan publik dan langkah penegakan hukum ke depan, maka harus ada komitmen kuat dari presiden sebagai pucuk pimpinan. Itulah sebabnya merupakan hal penting untuk mengetahui pandangan tiap-tiap capres lewat debat dan kampanye.(VOA)