Rapat Koordinasi 6 Kabupaten Mitra RSUD Wamena
Dalam rapat tersebut didorong upaya penyelesaian tunggakan klaim dari masing-masing Kabupaten yang warganya selama ini telah mendapat layanan kesehatan di RSUD Wamena.
“Hari ini kita lakukan Rakoor penyelesaian tunggakan klaim, dan ini sudah kita diskusikan bersama dan segera direalisasikan, memang rata-rata tim verifikasi dari masing-masing Kabupaten ini belum clearkan tagihan bulan Desember,” ungkap Pj. Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo, SE.,MM usai memimpin rakoor yang berlangsung di Gedung Otonom, Senin (22/01/2024).
Menurutnya, tagihan baru dipaparkan hingga bulan November Tahun 2023, sedang bulan Desember sementara dalam proses untuk mengclearkan dokumen administrasi. Diharapkan dalam ABPD Induk tahun 2024 dapat direalisasikan sehingga optimalisasi pelayanan di RSUD Wamena lebih lancar.
“Ini kewajiban masing-masing Pemda sesuai MoU antar Bupati untuk warga siapapun yang sakit dilayani dan akan diklaim ke masing-masing Pemda,” katanya.
Diharapkan MoU ini konsisten untuk merealisasikan sesuai jumlah yang diklaim berdasarkan pelayanan kepada masyarakat dari masing-masing Pemda ini.
“Jadi ini menjadi dasar hukum bersama untuk keberpihakan kepada masyarakat bahwa siapapun yang sakit dari daerah mana pun wajib dilayani setelah itu baru dilakukan perhitungan sesuai biayanya dan diklaim ke masing-masing Pemda,” jelasnya.
Enam Pemda di Papua Pegunungan yang selama ini melakukan kerjasama dengan RSUD Wamena dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya yakni, Pemda Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah dan pemda Yalimo. (Diskominfo Jayawijaya)